Sangihe, jurnal6.com
Posisi geografis Kabupaten Kepulauan Sangihe yang berbatasan langsung dengan Filipina menjadi perhatian khusus Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe dalam mengantisipasi potensi masuknya rokok ilegal. Pengawasan di wilayah perbatasan dinilai penting untuk mencegah peredaran produk rokok tanpa pita cukai maupun yang menggunakan pita cukai ilegal, sekaligus melindungi penerimaan negara dan menciptakan iklim usaha yang sehat.
Hal tersebut ditegaskan Bupati Kepulauan Sangihe, Michael Thungari, saat memberikan sambutan dalam kegiatan Sosialisasi Peredaran Rokok Tidak Bercukai dan Cukai Ilegal serta Pertanggungjawaban Tata Kelola Pajak Rokok di Daerah, yang berlangsung di Tahuna Beach Hotel, Kamis (12/11/2026).
Dalam sambutannya, Thungari menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara atas penyelenggaraan kegiatan tersebut. Menurutnya, sosialisasi ini memiliki peran penting dalam meningkatkan pemahaman sekaligus memperkuat koordinasi lintas pemerintah daerah dalam mengawasi peredaran rokok tanpa pita cukai maupun rokok dengan pita cukai ilegal.
Ia menegaskan, peredaran rokok ilegal bukan hanya berpotensi merugikan penerimaan negara, tetapi juga menciptakan persaingan usaha yang tidak sehat serta merugikan pelaku usaha yang menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan.
“Pengawasan terhadap peredaran rokok ilegal membutuhkan keterlibatan bersama, baik pemerintah daerah, Bea Cukai, aparat penegak hukum, pelaku usaha maupun masyarakat,” ujarnya.
Secara khusus, Thungari mengingatkan bahwa kondisi geografis Kabupaten Kepulauan Sangihe yang berbatasan langsung dengan Filipina perlu mendapat perhatian serius. Kedekatan wilayah dengan negara tetangga, termasuk adanya perbedaan harga produk rokok, berpotensi menjadikan kawasan perbatasan sebagai jalur masuk peredaran rokok ilegal.
Berdasarkan pantauan di lapangan, kata Thungari, peredaran rokok ilegal di wilayah Sangihe sejauh ini belum terlalu banyak ditemukan. Meski demikian, potensi masuknya produk tersebut melalui jalur perbatasan tetap perlu diantisipasi melalui pengawasan yang lebih optimal.
“Yang perlu menjadi perhatian, wilayah kita ini berdekatan dengan negara tetangga yang harga rokoknya lebih murah. Karena itu, Kecamatan Marore dan wilayah sekitarnya perlu mendapat perhatian khusus, mengingat kawasan tersebut berpotensi menjadi pintu masuk rokok yang tidak bercukai,” ungkapnya.
Selain menyoroti pengawasan rokok ilegal, Bupati juga menekankan pentingnya penguatan fiskal daerah melalui pengelolaan penerimaan pajak rokok secara tertib, transparan, dan akuntabel.
Berdasarkan data Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Kepulauan Sangihe, realisasi Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak Rokok hingga Triwulan III Tahun 2026 telah mencapai sekitar Rp6,35 miliar.
Menurut Thungari, penerimaan tersebut menjadi salah satu komponen penting dalam mendukung kapasitas fiskal daerah. Karena itu, pengelolaannya harus dilaksanakan sesuai ketentuan serta dimanfaatkan secara tepat untuk mendukung pembangunan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat.
Ia juga berharap kegiatan sosialisasi tersebut dapat menjadi ruang berbagi pengalaman bagi para perwakilan sekretaris daerah dan badan pendapatan dari berbagai daerah. Berbagai hal yang diharapkan dapat dibahas antara lain praktik baik dalam penguatan fiskal, optimalisasi penerimaan pajak dan cukai, perbaikan tata kelola pemerintahan, serta peningkatan kualitas perencanaan pembangunan.
Pada kesempatan itu, Thungari turut mengharapkan keterlibatan aktif para camat, kepala kampung, dan lurah dalam membantu menyampaikan informasi kepada masyarakat serta mendukung pengawasan peredaran rokok ilegal di wilayah masing-masing sesuai kewenangannya.
Ia meminta seluruh unsur pemerintah di tingkat kecamatan dan kelurahan mengikuti kegiatan tersebut hingga selesai, sehingga pemahaman mengenai pengawasan peredaran rokok ilegal dan tata kelola pajak rokok dapat diteruskan kepada masyarakat.
Mengakhiri sambutannya, Thungari menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan daerah sangat ditentukan oleh kemampuan pemerintah dalam mengelola sumber-sumber pendapatan secara tepat, bertanggung jawab, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.
Melalui kegiatan tersebut, diharapkan terbangun komitmen, koordinasi, dan kolaborasi yang semakin kuat antardaerah maupun antarinstansi. Dengan demikian, pengawasan peredaran rokok ilegal dan pengelolaan penerimaan pajak rokok dapat berjalan lebih optimal serta memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. (Ady)
Tinggalkan Balasan