oleh

FPG Walk Out, MJP Prihatin Hanya Karena Ketua Fraksinya Tidak Paham

Jurnal6 Manado – Pernyataan Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Sulut Razky Mokodompit yang menyebut alasan fraksinya mengambil sikap Walk Out (WO) dari rapat konsultasi pembahasan ranperda covid 19 untuk melindungi Gubernur Olly Dondokambey, menuai kritikan tajam dari sesama legislator Sulut Melky Jakhin Pangemanan (MJP).

MJP mengatakan, apa yang disampaikan Razky merupakan suatu hal yang lucu dan dianggap mengada-ada apalagi ikut melibatkan nama Gubernur.

STA GINOSKO

” Saya kira sangat lucu. Apalagi sih Ketua Fraksi ini. Apa hubungannya dengan melindungi Gubernur? ” tandas Politisi PSI sekaligus anggota Fraksi PDIP ini, Selasa (23/2/21).

MJP menegaskan saat ini ada Fraksi PDI Perjuangan dengan 19 anggota dan fraksi lain yang mengerti dan disiplin prosedur dalam proses pembahasan ranperda covid 19 yang kini tengah memasuki pembicaraan tingkat dua pengambilan keputusan melalui rapat paripurna.

Tak hanya sampai disitu, MJP justru menilai apa yang dipertontonkan Razky Mokodompit dalam rapat konsultasi tersebut justru dianggap hanya merupakan bagian dari kepentingan pribadi sebagai seorang ketua Fraksi.

” Ingat tidak perlu 1 orang semacam dia. Ini jelas kepentingan pribadi ketua fraksi saja, kasihan FPG. ” tegas MJP.

Disisi lain MJP melihat dari sisi kedewasaan Partai Golkar berpolitik dalam pembahasan ranperda covid 19 kurang mendasar

” Pertama saya prihatin karena partai sekelas Golkar memilih walk out karena alasan yang kurang mendasar.

Kedua, pilihan mereka menurut saya bukan keinginan kolektif hanya kepentingan Ketua fraksinya. Coba lihat saat disuruh keluar oleh ketua fraksi para anggota yang hadir terlihat kebingungan seperti tidak ingin keluar.

Ketiga, perlu publik ketahui Fraksi partai Golkar ikut mengutus anggotanya dalam Pansus untuk membahas Ranperda tersebut. Berarti ketua Fraksi tidak percaya dengan orang yang diutus di Pansus untuk membahas atau Ketua Fraksinya tidak peduli.

Keempat, Ketua Fraksi PG tidak paham proses penyusunan Ranperda. Secara formal kami penuhi dan materiil sudah dibahas dan berdinamika dalam tahap pembahasan. Sudah selesai hasil fasilitasi dari Kemendagri dan kami telah melaksanakan sinkronisasi. Saya yakin rekan-rekan anggota FPG lainnya paham hanya ketua Fraksinya yang tidak mengerti.

Kelima, Ketua FPG jelas menghambat lahirnya produk hukum daerah dalam upaya penanganan Covid 19 di Sulawesi Utara. Padahal anggota Fraksi Golkar lainnya semangat untuk mempercepat Ranperda tersebut. ” pungkasnya (stem)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

News Feed