Jurnal6 Jakarta – Kunjungan kerja komisi 4 DPRD Sulut di Kementerian Sosial RI Kamis (9/1-2020) yang dipimpin ketua komisi Braien Waworuntu didampingi Wakil Ketua Careig Runtu, Sekretaris Andi Silangen, Anggota Melky Pangemanan, Melisa Gerungan, Richard Sualang, Fanni Legoh, Yusra Al Habsyi dan Kepala Dinas Sosial Sulut Rinny tamuntuan mendapatkan banyak masukan terutama menyangkut RTLH ( Rumah Tidak Layak Huni ) serta KUBE ( Kelompok USaha Bersama ) yang merupakan salah satu hal penting bagi kebutuhan masyarakat.
Dalam pertemuan tersebut,komisi 4 Diterima KaSubDit Identifikasi dan Penguatan Kapasitas Kementerian Sosial Dra. Dewi Suhartini, Msi yang banyak memaparkan program bantuan untuk daerah termasuk Sulawesi Utara sekaligus menjelaskan syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk mendapatkan bantuan.
Suhartini menjelaskan, selain proposal yang merupakan salah satu persyaratannya, mekanismenya secara berjenjang dari desa/kelurahan, kecamatan, dinas sosial kabupaten untuk verifikasi, kemudian Dinas Sosial Provinsi mengeluarkan rekomendasi untuk di kirim ke pusat.
Selain itu syarat untuk mendapatkan bantuan tersebut harus terdata sebagai penerima bantuan sosial berbasis data terpadu (BDT) yang bersinergi dengan data bantuan lainnya.
Untuk bantuan RTLH harus ada surat keterangan kepemilikan tanah dan SARLING berada dilokasi perbaikan rumah sehingga programnya bersinergi untuk menurunkan angka kemiskinan.” paparnya.
Sementara itu untuk mendukung program KUBE, Kementerian akan melakukan perekrutan pendamping dimana satu orang pendamping akan mendampingi 100 kk/kelompok dan dalam 1 kelompok terdiri dari 5 sampai 10 orang.
Nantinya pendamping mendapat upah 1,5 juta per bulan. Pendamping ini akan dibiayai oleh Kementerian selama 2 tahun dan untuk seterusnya upah pendamping akan di alokasikan honornya oleh dinas sosial.” tandas Suhartini..
Dalam pertemuan tersebut juga terungkap bahwa untuk Kabupaten Sangihe-Talaud sudah 2 tahun berturut-turut sebenarnya mendapatkan bantuan tetapi tidak terpenuhi karena datanya tidak ada.
“ Harus ada pemutahiran data dalam penerima bantuan karena bersinergi dengan bantuan sosial lainnya yg dalam 1 tahun ada 4 kali pemutahiran data. “jelasnya
Menanggapi penjelasan tersebut Ketua Komisi IV DPRD Sulut braien Waworuntu memberikan apresiasi kepada Kemensos RI dimana Sulawesi Utara mendapat prioritas sehingga menjadi perhatian khusus dalam hal bantuan sosial.
” Semoga apa yang menjadi program Kemensos ini dapat direalisasikan khususnya di Sulut. Dan untuk Dinsos Kabupaten/Kota dan Provinsi saya minta bekerja optimal dan terus bersinergi dengann pemerintah pusat agar bantuan-bantuan sosial ini dapat tersalur ke masyarakat dengan baik, ” pungkas BW.* (stem)
