Sangihe, jurnal6.com
Pengadilan Negeri (PN) Tahuna mencatat ratusan perkara perdata dan pidana sepanjang tahun 2026. Dari berbagai perkara yang ditangani hingga November, kasus perceraian masih mendominasi perkara gugatan perdata dengan jumlah mencapai 206 perkara.
Humas Pengadilan Negeri Tahuna, Kevin Krissentanu, saat ditemui Rabu (18/11/2026), menjelaskan bahwa PN Tahuna memiliki wilayah hukum yang meliputi Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro (Sitaro).
Menurutnya, hingga November 2026, pihaknya telah menerima sebanyak 223 perkara gugatan perdata. Dari jumlah tersebut, sebanyak 206 perkara merupakan gugatan perceraian.
Selain perkara gugatan, PN Tahuna juga menerima 139 perkara permohonan yang didominasi permohonan pengesahan anak, dispensasi nikah, serta perbaikan identitas kependudukan.
“Untuk perkara perdata, kami telah menerima sebanyak 223 perkara gugatan, yang mana 206 di antaranya didominasi perkara perceraian. Sementara untuk perkara permohonan sebanyak 139 perkara,” jelas Krissentanu.
Sementara itu, untuk perkara pidana, PN Tahuna justru mencatat adanya penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Pada 2025, jumlah perkara pidana yang diterima mencapai 89 perkara, sedangkan hingga November 2026 tercatat sebanyak 55 perkara.
Meski mengalami penurunan, Krissentanu menyebut perkara pidana yang ditangani masih didominasi kasus perlindungan anak dan kejahatan kesusilaan.
Dari total 55 perkara pidana yang masuk sepanjang 2026, sebanyak 29 perkara berkaitan dengan perlindungan anak dan kejahatan kesusilaan, termasuk kasus pencabulan, persetubuhan terhadap anak, serta perkosaan terhadap anak.
Khusus perkara perceraian, Krissentanu mengungkapkan adanya peningkatan cukup signifikan dibandingkan tahun sebelumnya. Pada 2025, jumlah perkara perceraian yang diterima sejak Januari hingga Desember tercatat sebanyak 174 perkara. Sementara pada 2026, hingga November saja jumlahnya telah mencapai 206 perkara.
Dengan demikian, terjadi peningkatan kurang lebih 30 perkara dibandingkan keseluruhan jumlah perkara perceraian sepanjang 2025.
Terkait faktor penyebab perceraian, ia menjelaskan bahwa berdasarkan data perkara dan sejumlah putusan yang menjadi rujukan, alasan yang banyak ditemukan antara lain hubungan suami istri yang sudah tidak harmonis serta pertengkaran atau perselisihan yang terjadi secara terus-menerus.
Selain itu, tidak sedikit pasangan yang telah berpisah tempat tinggal selama lebih dari dua tahun sebelum mengajukan gugatan perceraian ke pengadilan.
Saat ditanya mengenai penanganan perkara tindak pidana korupsi, Krissentanu menjelaskan bahwa kewenangan untuk mengadili perkara tersebut berada di Pengadilan Negeri Manado.
Ke depan, pihaknya berharap adanya peningkatan kesadaran hukum masyarakat serta dukungan berbagai pihak untuk membantu menciptakan penanganan perkara yang lebih baik.
Ia mengimbau masyarakat agar lebih aktif memantau lingkungan sekitar dan melaporkan setiap dugaan tindak pidana kepada aparat penegak hukum.
Selain itu, masyarakat juga diharapkan semakin memahami prosedur hukum dan tertib administrasi, termasuk dalam mengurus perkara perceraian, dispensasi nikah, maupun pengesahan perkawinan melalui mekanisme yang berlaku di pengadilan.
“Kami membutuhkan masyarakat yang melek hukum dan aktif mengurus berbagai keperluan administrasi hukum. Hal ini penting untuk mendukung terciptanya ketertiban administrasi di tengah masyarakat,” ujarnya.
Krissentanu juga menekankan pentingnya sinergi antara Pengadilan Negeri Tahuna, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sitaro, serta aparat penegak hukum lainnya.
Melalui koordinasi dan kerja sama yang berkelanjutan, diharapkan penanganan perkara dapat berjalan dengan baik serta menghasilkan putusan yang mencerminkan rasa keadilan bagi masyarakat. (Ady)


Tinggalkan Balasan