Sangihe, jurnal6.com
Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe berkomitmen memperkuat kualitas pelayanan kesehatan melalui pemerataan tenaga kesehatan, optimalisasi fasilitas pelayanan, pemenuhan ketersediaan obat dan alat kesehatan, serta peningkatan kualitas pelayanan di rumah sakit dan Puskesmas.
Komitmen tersebut ditegaskan Bupati Kepulauan Sangihe, Michael Thungari, saat menyampaikan sambutan pada puncak peringatan Hari Kesehatan Nasional (HKN) ke-62 Tahun 2026 yang berlangsung di Gedung GOR Membara, Kelurahan Manente, Kamis (12/11/2026).
Dalam sambutannya, Thungari mengatakan, kondisi geografis Sangihe sebagai daerah kepulauan membutuhkan sistem pelayanan kesehatan yang mudah dijangkau, merata, dan berkualitas. Namun, ia mengakui masih terdapat sejumlah tantangan, terutama keterbatasan infrastruktur fasilitas kesehatan dan sumber daya manusia tenaga kesehatan.
Mengacu pada arah transformasi kesehatan yang disampaikan Menteri Kesehatan, Bupati kemudian menyampaikan enam hal penting yang harus menjadi perhatian bersama dalam pembenahan sektor kesehatan di daerah.
Pertama, optimalisasi Puskesmas dan pengaktifan Puskesmas Pembantu (Pustu). Menurutnya, seluruh fasilitas kesehatan tersebut harus berfungsi maksimal, terutama Pustu yang menjadi fasilitas pelayanan terdekat bagi masyarakat di kampung-kampung yang jauh dari Puskesmas kecamatan.
Ia menegaskan, keberadaan fasilitas kesehatan harus diikuti dengan penempatan tenaga kesehatan yang jelas dan berkesinambungan agar masyarakat benar-benar mendapatkan pelayanan.
Kedua, pemerataan sumber daya manusia kesehatan. Distribusi tenaga medis dan tenaga kesehatan harus dievaluasi berdasarkan kebutuhan setiap Puskesmas dan Pustu, kondisi geografis, serta jumlah masyarakat yang dilayani.
Thungari juga menyampaikan rencana pemerintah daerah untuk menyamaratakan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) tenaga kesehatan di rumah sakit dan Puskesmas pada tahun mendatang.
Sejalan dengan itu, ia meminta para direktur rumah sakit dan kepala Puskesmas menerapkan sistem penghargaan dan sanksi (reward and punishment) secara proporsional.
Ia turut menyoroti masih adanya laporan masyarakat mengenai tenaga kesehatan yang dinilai kurang peka dan belum menunjukkan empati dalam memberikan pelayanan.
“Saya mengimbau kepada seluruh tenaga medis dan tenaga kesehatan, dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, milikilah kepekaan hati dan rasa cinta terhadap masyarakat kita. Mari kita posisikan diri sebagai orang yang sedang berada dalam kondisi keluarga sakit atau bahkan dalam keadaan sakaratul maut yang sedang menanti,” tegasnya.
Bupati juga meminta pimpinan fasilitas kesehatan memberikan penghargaan kepada tenaga kesehatan yang menunjukkan loyalitas dan pelayanan yang baik. Sebaliknya, tenaga kesehatan yang tidak menjalankan tugas dengan baik perlu diberikan pembinaan maupun sanksi sesuai ketentuan.
Selain itu, penempatan dan rotasi tenaga kesehatan perlu dipertimbangkan secara objektif berdasarkan kinerja dan kebutuhan pelayanan, termasuk memberikan kesempatan bagi tenaga kesehatan untuk bertugas di wilayah kepulauan maupun daerah terpencil.
Ketiga, memastikan ketersediaan obat dan alat kesehatan. Thungari meminta seluruh Puskesmas dan Pustu memiliki persediaan obat serta peralatan medis sesuai kebutuhan pelayanan. Jangan sampai masyarakat yang datang berobat tidak mendapatkan obat yang dibutuhkan atau terkendala karena peralatan kesehatan tidak dapat digunakan.
Keempat, peningkatan kualitas pelayanan rumah sakit daerah. Bupati memberikan perhatian khusus terhadap pelayanan di Rumah Sakit Liun Kendage Tahuna dan Rumah Sakit Liung Paduli. Ia mengungkapkan masih menerima berbagai keluhan masyarakat terkait pelayanan di kedua rumah sakit tersebut.
Karena itu, pimpinan rumah sakit diminta melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kualitas pelayanan, kedisiplinan tenaga kesehatan, ketersediaan obat, serta kecepatan dan ketepatan penanganan pasien.
“Setiap keluhan masyarakat harus ditindaklanjuti dengan perbaikan nyata,” ujarnya.
Kelima, penguatan tata kelola dan kepemimpinan. Menurut Thungari, persoalan pelayanan kesehatan tidak hanya berkaitan dengan anggaran dan fasilitas, tetapi juga menyangkut tata kelola serta kemampuan pimpinan dalam mengambil keputusan, membangun koordinasi, dan menyelesaikan berbagai persoalan.
Ia mengingatkan bahwa jabatan dan kewenangan harus disertai tanggung jawab serta kemampuan menghadirkan solusi, sehingga persoalan yang sebenarnya dapat diselesaikan tidak dibiarkan berlarut-larut.
Keenam, evaluasi dan pengawasan. Bupati meminta Dinas Kesehatan bersama seluruh jajaran Puskesmas dan pimpinan rumah sakit melakukan evaluasi menyeluruh terhadap fungsi fasilitas kesehatan, pemerataan tenaga kesehatan, ketersediaan obat dan alat kesehatan, hingga kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Hasil evaluasi tersebut, lanjutnya, harus ditindaklanjuti melalui langkah konkret dengan pembagian tanggung jawab yang jelas.
Pada kesempatan itu, Thungari menegaskan bahwa peringatan HKN ke-62 Tahun 2026 dengan tema “Sehat untuk Semua” tidak boleh hanya menjadi slogan, tetapi harus diwujudkan melalui komitmen dan kerja nyata seluruh jajaran kesehatan.
Menurutnya, setiap masyarakat berhak memperoleh pelayanan kesehatan yang layak, mudah dijangkau, dan berkualitas tanpa terkecuali.
“Makna sesungguhnya dari Sehat untuk Semua adalah ketika fasilitas kesehatan benar-benar berfungsi, tenaga kesehatan tersedia, obat dan peralatan terpenuhi, serta seluruh masyarakat mendapatkan pelayanan yang dibutuhkan,” ungkapnya.
Mengakhiri sambutannya, Bupati menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh tenaga kesehatan di Kabupaten Kepulauan Sangihe yang selama ini telah bekerja dan berjuang dengan sepenuh hati dalam melayani masyarakat.
Ia berharap momentum HKN ke-62 semakin memperkuat semangat dan komitmen bersama dalam menghadirkan pelayanan kesehatan yang lebih baik demi mewujudkan masyarakat Sangihe yang sehat, produktif, dan sejahtera.
“Selamat Hari Kesehatan Nasional ke-62 Tahun 2026. Salam sehat,” tutup Thungari. (Ady)
Tinggalkan Balasan