oleh

Ketua KPU Sulut Ardiles Mewoh, Teken Perjanjian Kinerja Tahun Anggaran 2021

MANADO,JURNAL6.COM- Sebagai lembaga yang menggunakan anggaran negara dalam pelaksanaan tugas dan kegiatannya serta lembaga yang mengedepankan sistem keterbukaan, transparan, akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan, maka KPU Provinsi Sulawesi Utara melaksanakan Perjanjian Kinerja (PK) tahun anggaran 2021. Rabu (27/01/2021).

Penandatanganan Perjanjian Kerja (PK) tersebut dilgelar di Rumah Pintar Pemilu Kantor KPU Sulawesi Utara. 

STA GINOSKO

” Pihak yang menandatangi PK adalah Ketua KPU Provinsi Sulawesi Utara, Ardiles Mewoh dan Sekretaris KPU Provinsi Sulut, Pujiastuti” ucap Komisioner KPU Meidy Tinangon.

Menurut mantan komisioner KPU Minahasa ini (PK) yang ditandatangani merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan Program atau Kegiatan yang disertai dengan Indikator Kinerja atau ukuran keberhasilan yang akan dicapai dari kinerja program dan kegiatan yang telah direncanakan. 

Ketua Komisi Pemlihan Umum (KPU) Provinsi Sulawesi Utara Ardiles Mewoh , mengungkapkan , bahwa Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja merupakan wujud pertanggungjawaban KPU atas pelaksanaan tugas dan fungsinya, serta sebagai bahan analisis dalam membuat kebijakan untuk meningkatkan kinerja di masa yang akan datang. 

“Penandatangan PK ini didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kenerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. ,” tukasnya.

Mewohpun menambahkan, ini juga berdasarkan Keputusan KPU Nomor 197 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024 dan Keputusan KPU Nomor 5 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Penyusuan Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di Lingkungan KPU.

“Penyusunan Perjanjian Kinerja dan Laporan Kinerja adalah hal yang wajib dilaksanakan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota beserta sekretariatnya. Dibutuhkan komitemen kita bersama untuk mewujudkan kinerja yang dibarengi dengan akuntabilitas penggunaan anggaran,” tegas Mewoh yang juga merangkap Ketua Divisi Keuangan, Umum dan Logistik.

Selain Mewoh dan Pujiastuti, hadir dalam kegiatan tersebut, Komisioner KPU Sulut Lanny Ointu, Salman Saelangi dan Meidy Tinangon serta pejabat sekretariat KPU Sulawesi Utara, diantaranya Kabag Datin dan SDM, Raymon Mamahit, Kasubag Program dan Data, Lanny Alou dan Kasubag Teknis dan Hupmas, Ruddy Lalonsang.

(Rogam)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

News Feed