oleh

BPK Menyerahkan LHP LKPD TA 2019 Kabupaten Kota di Sulawesi Utara Secara Serentak

SIARAN PERS Jurnal6 Manado – Kegiatan Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di wilayah Provinsi Sulawesi Utara Tahun Anggaran 2019 dilaksanakan secara serentak melalui video conference pada hari Senin 11 Mei 2020 mulai Pukul 09:00 sampai dengan 11:00 WITA. Pelaksanaan kegiatan Penyerahan secara video conference merupakan bentuk dukungan BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara dalam pelaksanaan protokol pencegahan penyebaran COVID-19.

Pelaksanaan kegiatan Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan dipimpin langsung oleh Kepala BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara Bapak Karyadi, S.E., M.M., Ak., CA., CFrA., CSFA. dan diikuti oleh seluruh Bupati dan Walikota serta Ketua DPRD Kabupaten dan Kota di wilayah Provinsi Sulawesi Utara. Kegiatan juga dihadiri Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey.

Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten dan Kota Tahun Anggaran 2019 secara umum mengalami peningkatan, namun demikian masih terdapat hal – hal yang perlu menjadi perhatian, antara lain (1) Pengelolaan kas pada Organisasi Perangkat Daerah belum tertib (2) Pengelolaan pengadaan barang dan jasa belum tertib (3) Pengelolaan aset daerah yang belum tertib.

Adapun perolehan Opini atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten dan

Kota di wilayah Provinsi Sulawesi Utara Tahun Anggaran 2019 adalah:

1 Kabupaten Minahasa WTP 9 Kabupaten Bolaang Mongondow Utara WT

2 Kabupaten Kepulauan Sangihe WTP

3 Kabupaten Bolaang Mongondow WDP

4 Kabupaten Minahasa Utara WTP

5 Kabupaten Minahasa Selatan WTP

6 Kabupaten Minahasa Tenggara WTP

7 Kabupaten Kepulauan Talaud WTP 15

8 Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro WTP

10 Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan WTP

11 Kabupaten Bolaang Mongondow Timur WTP

12 Kota Manado WTP

13 Kota Bitung WTP

14 Kota Tomohon WTP

15 Kota Kotamobagu WTP

Lebih lanjut Kepala BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara menyampaikan agar pencapaian opini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah harus sejalan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat meliputi penurunan kemiskinan, penurunan pengangguran, penurunan gini rasio dan peningkatan indeks pembangunan manusia.(stem/humasBPK)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed