Terkait Virus Corona, Komisi 4 DPRD Sulut Dorong Pemprov Lakukan Tindakan Kongkrit

Jurnal6 Manado – Kekhawtiran  masyarakat terkait dampak  penyebaran Virus Corona yang berasal dari Kota Wuhan Cina diseriusi Komisi 4 DPRD Sulut dengan menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Dinas Kesehatan dan Dinas Pariwisata, Selasa ( 28/1-2020).

Hal tersebut sangat beralasan sebab sesuai data Badan Pusat Statistik (BPS) Sulut pada Oktober 2019 tercatat sebanyak  8.845 orang wisatawan manca negara asal Negara Cina yang datang. Jumlah turis asal Cina tersebut mendominasi keseluruhan wisman sebesar 85,11 persen dari total 10.382 wisman yang berkunjung ke Sulawesi Utara.

Anggota komisi 4 Melky Pangemanan mengatakan, yang menjadi persoalan saat ini terkait merebaknya kasus Virus Corona  pemerintah  lebih banyak menunggu sikap proaktif dari Negara asal sumber virus tersebut  

“ Kita juga perlu mendorong  karena ini bukan lagi persoalan menakut-nakuti masyarakat, bukan persoalan terjangkit atau tidak, positif atau negative tapi ini sudah menjadi persoalan kemanusiaan yang saat ini menjadi ketakutan di masyarakat. Kita tidak anti dengan investasi, anti kemajuan khususnya di Propinsi Sulawesi Utara tapi paling tidak ada tindakan juga dari pemerintah untuk memberikan suatu pernyataan sikap dan juga ada tindakan kongkrit sesuai SOP ,” tandas MJP

Ditambahkannya tidak ada persoalan yang terlalu krusial, karena bukan hanya di daerah Sulawesi Utara yang resah tapi di daerah lain-pun seperti Bali juga pasti resah karena mereka memiliki penerbangan regular dari Cina .

“ Kita mendorong apalagi komisi 4 DPRD Sulut ingin merespon apa yang menjadi keprihatinan maupun keresahan masyarakat, “ ujar Politisi PSI ini.

Disisi lain anggota Komisi 4 lainnya  Dr.Richard Sualang  justru mengapresiasi langkah pemerintah Propinsi yang menurutnya telah melakukan upaya maksimal dalam mengantisipasi masuknya virus mematikan tersebut ke Sulut.

“ Apa yang sudah dilakukan pemerintah Propinsi Sulawesi Utara sudah maksimal, kalaupun kita mendorong mereka melakukan sesuatu, kita harus kembali lagi ke sistim pemerintahan bahwa wakil pemerintah pusat ini adalah pemerintah propinsi. Jangan sampai kita (DPRD) mendorong pemerintah propinsi membuat kebijakan yang tidak sinkron dengan pemerintah pusat, bahaya. Saya kira apa yang dilakukan pemerintah propinsi dengan melakukan tindakan antisipasi  saat ini sudah maksimal , “ tegas Politisi PDIP ini.(stem)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *