Jurnal6 Manado – Rapat dengar Pendapat (RDP) antara komisi 4 DPRD Sulut bersama Dinas Pariwisata Daerah (Disparda) Sulut Selasa (26/11-2019) terkait evaluasi anggaran tahun 2019 menyoroti kegiatan pemilihan Nyong dan Noni Sulut yang mencapai Rp. 700 juta
Ketua komisi 4 Braien Waworuntu mengatakan Disparda mestinya lebih fokus pada pengembangan wilayah destiasi wisata baru dengan demikian selain menjadi daerah wisata, namun juga bisa menjadi basis perekonomian masyarakat.
“ Nanti bisa dipetakan tempat – tempat pariwisata di setiap daerah tingkat II, wilayah mana yang bisa dikembangkan untuk mejadi daerah destinasi wisata yang bisa menarik kunjungan wisatawan di daerah ini.” ucap Politisi NasDem ini.
Sementara itu komisi 4 Melky Pangemanan mengatakan meski kegiatan Nyong dan Noni merupakan hal positif untuk mengembangkan bakat anak muda di daerah, namun menurutnya anggaran sebesar itu dianggap sangat berlebihan.
“ Kemarin 2019 APBD sampai 790 juta sekarang 700 juta, saya kira kegiatan ini bagus, namun dengan anggaran pelaksanaan sebesar itu sangat menghambur-hamburkan uang. Lebih bagus anggaran kegiatan untuk kegiatan sosialisasi dan promosi membantu kegiatan pariwisata di daerah, itu yang ditingkatkan, contohnya di daerah Likupang,” ucap politisi PSI ini.
Dirinya juga mendorong Dinas Pariwisata perlu memperbanyak sosialisasi ke masyarakat terutama daerah-daerah penyangga yang mendukung kekuatan pariwisata
“ Fungsi kami sebagai DPRD mengawal proses ini bersama-sama pemerintah daerah, sehingga tidak ada lagi misalkan apa yang dikatakan Presiden Jokowi kita banyak menghambur-hamburkan uang dengan hal-hal yang tidak substansial, “ jelas Melky.
Hal senada disampaikanYusra Alhabsi anggota komisi 4 lainnya yang mengingatkan jangan sampai kegiatan seremonial tersebut justru lebih besar anggarannya dibandingkan dengan kegiatan lain yang lebih substansial.
“ Contohnya di daerah Bolaang Mongondow Timur banyak sekali destinasi wisata yan justru dikelolah oleh masyarakat. Bahkan ada Desa Wisata yang mendapat penghargaan dari pemerintah pusat, tapi justru dari Propinsi tidak ada kontribusinya untuk membantu, kalaupun ada itu sangatn kecil mereka hanya pakai anggaran dana desa tapi diakui pemeritah pusat.”terangnya.
Meski demikian secara umum komisi 4 mengapresiasi semua kegiatan yang diprogramkan Disparda Sulut dalam upaya mengembangkan setiap potensi pariwisata di daerah.
“ Apa yang sudah disampaikan Pak kepala Dinas melalui programnya menunjukan Disparda dalam mendukung program pemerintah semakin hari semakin baik namun perlu juga diperhatikan terkait realisasi anggaran dari sejumlah program yang belum maksimal penyerapannya.,” ucap Wakil Ketua Komisi Careig Runtu.
Sementara itu Kadis Pariwisata Daerah Sulut Daniel Mewengkang menjelaskan penggunaan anggaran kegiatan Nyong dan Noni Sulut paling banyak terserap untuk biaya penginapan terutama kegiatan karantina dan konsumsi peserta utusan 15 kabupaten kota yang berlangsung selama satu minggu.
“ Mungkin untuk tahun-tahun mendatang kami akan coba support melalui sponsor agar tidak terlalu membebani anggaran daerah. “ pungkas Mewengkang. (stem)
