Amurang, Jurnal6
Keluhan klasik masalah kekurangan guru, terus menggema. Itu terjadi di sebagian besar sekolah tingkat Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Indonesia. Tak terkecuali di Kabupaten Minahasa Selatan (Minsel).
Informasi diterima, Jumlah guru di tingkat SD dan SMP di Kabupaten Minsel, belum sebanding dengan kebutuhan. Data diperoleh, baru 50% sekolah yang memenuhi standar jumlah guru. Kendati demikian, penambahan tenaga guru belum bisa direalisasikan.
“Tidak bisa kami ingkari, Minsel alami krisis jumlah guru SD dan SMP. Kondisi ini saya kira juga berlaku nasional. Apalagi dengan adanya kebijakan zero grow untuk PNS, sedangkan selama ini jumlah guru memang belum mencukupi. Seperti di SD, standar minimal enam guru sedangkan kita hanya mampu memenuhi setengahnya saja,” aku Fietber Raco, Kepala Dinas Dikpora Minsel, Rabu (27/11/2019).
Untuk mengatasi masalah tersebut, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Minsel putar otak. Raco mengatakan, Disdikpora Minsel sedang mengkaji penerapan full day school dan zonasi. Sistem ini akan memadatkan jadwal belajar, namun mengurasi hari belajar. Dengan sistem ini sekolah hanya empat hari.
“Kita sementara membuat kajian penerapan full day school. Bila terapkan jumlah jam belajar ditambahkan, sehingga siswa selesai pada Pukul 15.00 dan 16.00 WITA, tergantung tingkatan. Tapi sekolah hanya sampai hari Kamis. Sedangkan Jumat sampai Minggu siswa libur,” terangnya.
Dijelaskan Raco, Penerapan full day school memberi banyak keuntungan salam mensiasati jumlah guru yang minim. Pertama tingkat komunikasi dengan guru dan antar siswa meningkat. Kualitas bersama keluarga juga lebih baik dibandingkan sistem saat ini.
“Memang masih dalam kajian apakah dapat diterapkan atau tidak. Tapi salah satu pertimbangan, sistem full day school juga mempersempit waktu siswa tanpa pengawasan. Sebab bila selesai belajar jam 12.00 atau jam 13.00 ada jeda waktu siswa tanpa pengawasan. Apalagi yang kedua orangtuanya bekerja. Bila di sekolah berarti ada guru yang mengawasi,” jelasnya.
Kendati demikian, ada kendala yang harus dihadapi. “Ini yang akan kita bicarakan nantinya untuk membahas kemungkinan diterapkan. Apalagi kita sudah harus segera memberikan solusi atas krisis guru. Selain itu kita juga kemungkinan menerapkan zonasi atau penggabungan kelas dan sekolah. Kami juga kemungkinan menutup peluang pendirian sekolah baru, apalagi bila tidak memiliki kesiapan guru yang memadai,” pungkas Raco.(rul mantik)
