Jurnal6 Manado – Lima Fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) masing masing Fraksi PDIP, Fraksi Nasdem, Fraksi Golkar, Fraksi Demokrat dan Fraksi Nyiur Melambai sepakat menerima rancangan peraturan daerah (Ranperda) APBD Tahun Anggaran 2020 untuk dibahas ke tahap selanjutnya.
Namun ada sejumlah catatan kritis disampaikan Fraksi Nasdem dalam nota RAPBD yang disampaikan Gubernur Olly Dondokambey pada rapat paripurna, Selasa (05/11/19).
Seperti disampaikan Ketua Fraksi Nasdem Nick Lomban dalam pandangan umum antara lain menyoroti keterlambatan naskah RAPBD 2020. Dokumen sekitar 2000-an halaman dikabarkan baru diterima para anggota dewan sehari sebelum rapat paripurna digelar.
“Naskah sebanyak 2000-an halaman ini tidak mungkin dibaca dalam sehari,” sentil legislator Sulut dari Daerah Pemilihan Minut-Bitung.
Partai NasDem menurutnya meminta komitmen pemerintah untuk lebih mencermati hal ini agar DPRD dengan leluasa bisa merespons kebijakan pemerintah dalam penyusunan APBD dengan demikian anggaran dapat dilaksanakan tepat sasaran dalam menentukan nasib masyarakat Sulut.
“Keterlambatan ini tidak perlu terjadi, sehingga kami memiliki waktu yang cukup untuk mempelajari penjabaran naskah RAPBD. Sebab Partai NasDem menginginkan setiap rupiah yang digunakan betul-betul dapat dimanfaatkan dengan baik untuk kemakmuran rakyat,” sebut Nick sapaan akrab putera sulung walikota Bitung.
Lanjut Nick, Partai NasDem juga menyoroti beberapa hal terkait pembangunan infrastruktur khususnya jalan provinsi di sejumlah daerah yang butuh keseriusan pemerintah dalam penanganannya termasuk harga Cengkih yang menjadi komoditi unggulan masyarakat Sulut.
Rapat paripurna dengan agenda penyampaian Ranperda APBD Sulut TA 2020 dipimpin ketua DPRD, Andrei Angouw didampingi wakil ketua Victor Mailangkai, James Kojongian dan Billy Lombok.
Turut hadir Wakil Gubernur Sulut Steven Kandou, Sekdaprov Edwin Silangen, Forkopimda serta para pejabat jajaran pemrov Sulut. (stem)
