Amurang, Jurnal6
Bupati Minahasa Selatan (Minsel) Christiany Eugenia Paruntu, targetkan pertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Opini bergengsi dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) ini, terkait pengelolaan administrasi keuangan daerah. Target ini disampaikan CEP, sapaan akrab Bupati Minsel, saat pertemuan dengan BPK dan semua pejabat, Kamis (4/4/2019) kemarin.
Menurut CEP, opini WTP dari BPK, membuktikan bahwa pengelolaan keuangan daerah di Minsel, sudah sesuai prosedur yang berlaku. “Oleh sebab itu, WTP harus dipertahankan. Tahun ini Minsel harus raih WTP,” tegas CEP.
Untuk meraih opini WTP, kata CEP, harus ada peran aktif semua kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Proaktif dengan pemeriksa dari BPK, serta mengonsultasikan sesuatu yang kurang jelas, adalah jalan terbaik menuju opini WTP. “Kepala OPD harus memberikan dukungan dengan membantu tim BPK RI dalam mempersiapkan berbagai dokumen dan data yang dibutuhkan oleh tim BPK,” tandas CEP.
Dalam menyukseskan target tersebut, CEP mengeluarkan larangan keras keluar daerah kepada semua kepala OPD. “Tidak boleh ada kepala OPD yang keluar daerah selama pemeriksaan tim dari BPK,” kata CEP dan diaminkan Sekretaris Daerah, Denny Kaawoan.
Pada kesempatan itu, BPK RI memaparkan hasil audit substantif dokumen kelengkapan hasil pemeriksaan laporan pertanggungjawaban keuangan Pemkab Minsel. Dokumen itu terlebih dahulu dimasukkan ke BPK beberapa waktu lalu.
Hasil pemeriksaan itu disampaikan ketua tim BPK RI, Rifky Yasin, di depan Bupati Minsel, Sekda Minsel dan seluruh kepala OPD. “Dalam pemeriksaan terinci ini akan didiskusikan hal-hal yang masih kurang. Dalam 35 hari ke depan, tim BPK akan mengadakan pemeriksaan. Ketika ada kesalahan akan didiskusikan untuk ditindaklanjuti agar tidak terjadi kesalahan,” papar Rifky.(rul mantik)
