Sangihe, jurnal6.com
Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Kepulauan Sangihe terus meningkatkan upaya pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dan pengawasan terhadap keberangkatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) secara ilegal. Langkah tersebut dilakukan melalui kegiatan sosialisasi, edukasi, pemeriksaan serta pemantauan sejumlah lokasi yang dinilai rawan menjadi jalur perdagangan orang dan keberangkatan pekerja migran nonprosedural.
Upaya tersebut disampaikan Kasat Reskrim Polres Kepulauan Sangihe, IPTU Harli E Buida, dalam konferensi pers yang digelar di Polres Kepulauan Sangihe, Jumat (20/11/2026).
Harli menjelaskan, kegiatan tersebut merupakan tindak lanjut arahan pimpinan sebagai bagian dari penjabaran program 100 hari bapak Kapolri melalui Quick Wins, khususnya Program 8. Pelaksanaannya dilakukan melalui Kegiatan Rutin Yang Ditingkatkan (KRYD) dengan menyasar sejumlah wilayah yang dianggap memiliki potensi kerawanan TPPO dan PMI ilegal.
Menurutnya, kegiatan pencegahan telah dilaksanakan sejak 13 hingga 19 November 2026 dengan mengedepankan pendekatan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat.
Salah satu sasaran kegiatan yakni kalangan pemuda dan pemudi di sejumlah wilayah, termasuk Kelurahan Batulewer dan wilayah Kecamatan Tahuna Timur. Dalam kegiatan tersebut, pihak kepolisian memberikan pemahaman agar masyarakat tidak mudah percaya terhadap tawaran pekerjaan ke luar daerah yang tidak jelas asal-usul maupun legalitasnya, terlebih jika menyasar anak di bawah umur.
Selain itu, Satreskrim juga menyambangi sejumlah pemilik kafe di kawasan Pelabuhan Tua, Kelurahan Sawang Bendar, Kecamatan Tahuna. Sosialisasi tersebut berkaitan dengan larangan mempekerjakan anak di bawah umur sekaligus mengajak para pemilik usaha agar segera melaporkan kepada pihak kepolisian apabila menemukan aktivitas atau hal-hal yang mencurigakan.
Pengawasan juga dilakukan di kawasan pelabuhan. Salah satunya dengan memeriksa kapal penumpang Sabuk Nusantara 95 setelah berkoordinasi dan mendapatkan izin dari nakhoda serta awak kapal. Pemeriksaan dilakukan hingga ke sejumlah kamar kapal guna mengantisipasi kemungkinan adanya upaya pemberangkatan pekerja migran secara ilegal melalui jalur transportasi laut.
Tidak hanya pelabuhan utama, pemantauan turut dilakukan di sejumlah titik pesisir yang berpotensi menjadi jalur keluar-masuk orang, di antaranya kawasan pesisir Kelurahan Apengsembeka, Peta, dan Malapintu. Langkah ini dilakukan untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya perdagangan orang maupun jalur lintas pekerja migran nonprosedural dari luar negeri melalui wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe.
Di bidang edukasi, Satreskrim juga telah melakukan sosialisasi ke lingkungan pendidikan, salah satunya di SMP Negeri 1 Tahuna. Materi yang diberikan mencakup pencegahan TPPO serta perlindungan perempuan dan anak dari berbagai bentuk kekerasan. Kegiatan tersebut mendapat sambutan positif dari pihak sekolah, guru, orang tua, dan para siswa.
Harli mengungkapkan, berdasarkan hasil kegiatan pengawasan dan pencegahan yang telah dilaksanakan dari tanggal 31 hingga 19 November 2026, pihaknya belum menemukan adanya pelaku maupun kasus TPPO dan PMI ilegal di wilayah hukum Polres Kepulauan Sangihe.
Meski demikian, ia mengimbau masyarakat agar tetap meningkatkan kewaspadaan dan tidak ragu melaporkan kepada kepolisian apabila mengetahui atau mendapatkan informasi terkait dugaan perdagangan orang maupun aktivitas pemberangkatan pekerja migran secara ilegal.
“Kami berharap apabila rekan-rekan maupun masyarakat menerima informasi atau bahan keterangan terkait TPPO dan PMI ilegal, agar segera diinformasikan kepada kami. Dengan demikian, dapat dilakukan langkah-langkah penegakan hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” tutup Harli. (Ady)


Tinggalkan Balasan