MANADO, Jurnal6.com — Arah kebijakan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang menempatkan masyarakat kecil, petani, nelayan, pelaku UMKM dan ekonomi desa sebagai bagian penting dari pembangunan mendapat apresiasi dari Anggota DPDR Kota Bitung, Devie Barakati.
Menurut Devie, pesan penting yang disampaikan Presiden Prabowo dalam Pidato Kenegaraan pada Sidang Tahunan MPR RI serta Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI, Jumat (14/8/2026), adalah bahwa pertumbuhan ekonomi harus bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
“Ini adalah arah kebijakan yang sangat penting. Pembangunan ekonomi tidak boleh hanya dilihat dari angka pertumbuhan atau besarnya investasi, tetapi harus benar-benar dirasakan masyarakat kecil, terutama petani, nelayan, UMKM dan masyarakat yang menggantungkan hidupnya dari ekonomi kerakyatan,” ujar legislator dari Partai Perindo ini.
Dikatakan Devie, pernyataan Presiden Prabowo yang menegaskan bahwa kekuatan ekonomi Indonesia berakar pada ekonomi desa dan ekonomi kerakyatan yang digerakkan petani, nelayan, pedagang, pengrajin, perempuan, pekerja dan anak-anak muda, patut didukung oleh seluruh stakeholder.
Devie menilai kebijakan pemerintah di sektor pertanian menjadi salah satu bagian penting dalam upaya memperkuat ekonomi rakyat.
Presiden Prabowo menyampaikan bahwa pemerintah telah menghapus 145 aturan penyaluran pupuk dan berhasil menurunkan harga pupuk sebesar 20 persen.
Kebijakan tersebut, menurut Devie, berpotensi memberikan dampak langsung terhadap biaya produksi petani.
“Penurunan harga pupuk merupakan kebijakan yang langsung menyentuh petani. Tetapi yang tidak kalah penting adalah bagaimana pemerintah memastikan pupuk benar-benar tersedia ketika petani membutuhkan, serta bagaimana hasil produksi mereka mendapatkan harga yang layak,” kata pria yang menjabat sebagai Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Perindo Kota Bitung ini.
Selain itu, pemerintah melaporkan pencapaian swasembada pada sejumlah komoditas pangan dan terus mendorong peningkatan produktivitas pertanian. Presiden juga menekankan penguatan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih sebagai bagian dari ekosistem ekonomi desa.
Legislator yang juga sebagai pengusaha sukses kota Bitung ini memberikan perhatian khusus terhadap program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.
Presiden Prabowo menyebut saat ini sekitar 10.000 koperasi telah beroperasi, dengan 3.300 di antaranya dinilai telah beroperasi secara optimal. Pemerintah menargetkan 30.000 koperasi dapat beroperasi secara optimal pada akhir 2026.
Menurut Devie, keberhasilan program tersebut akan sangat ditentukan oleh kemampuan koperasi menjadi pusat aktivitas ekonomi masyarakat, bukan sekadar lembaga yang berdiri secara administratif.
“Koperasi harus benar-benar hidup. Harus mampu membeli hasil pertanian dan perikanan masyarakat, menyediakan kebutuhan pokok, membuka akses pembiayaan, serta membantu masyarakat memperoleh pasar. Kalau itu berjalan, koperasi bisa menjadi instrumen penting untuk memperkuat ekonomi rakyat,” ujarnya.
Ia menilai konektivitas antardesa dan pembangunan infrastruktur dasar juga memiliki hubungan langsung dengan pemberdayaan ekonomi masyarakat.
Perhatian pemerintah terhadap nelayan juga dinilai sebagai langkah strategis. Pemerintah mengembangkan Kampung Nelayan dengan fasilitas pendukung seperti dermaga, tempat pelelangan ikan, cold storage, pengolahan hasil laut dan sarana pendukung lainnya.
Penyampaian Presiden Prabowo soal target pembangunan desa nelayan terintegrasi yang dilengkapi pabrik es, cold storage, dermaga, kapal, kendaraan operasional dan koperasi mendapat apresiasi positif Devie Barakati.
“Nelayan tidak cukup hanya diberikan bantuan. Mereka harus memiliki fasilitas produksi, akses permodalan, teknologi, tempat penyimpanan hasil tangkapan dan akses pasar. Dengan begitu, nilai tambah hasil laut bisa lebih banyak dinikmati nelayan,” kata Devie.
Menurutnya, pembangunan sektor kelautan harus mampu mengubah posisi nelayan dari sekadar produsen bahan mentah menjadi pelaku utama dalam rantai ekonomi perikanan.
Penegasan Presiden Prabowo bahwa UMKM dan ekonomi kerakyatan merupakan kekuatan penting perekonomian nasional, kata Devie, searah dengan program nasional Partai Perindo.
Penguatan koperasi, menurut dia, harus berjalan beriringan dengan pemberdayaan UMKM, pedagang kecil dan pelaku usaha lokal.
“UMKM jangan hanya menjadi objek program pemerintah. Mereka harus menjadi bagian dari rantai produksi dan distribusi nasional. Pemerintah perlu membuka pasar, memberikan akses pembiayaan yang sehat dan memperkuat kemampuan mereka agar bisa berkembang,” ujarnya.
“Pada akhirnya rakyat ingin melihat hasil pembangunan dalam kehidupan sehari-hari. Petani ingin biaya produksi lebih rendah dan hasil panennya memiliki pasar. Nelayan ingin hasil tangkapannya bernilai lebih tinggi. Pedagang dan UMKM ingin usahanya berkembang. Masyarakat kecil ingin mendapatkan pekerjaan dan kehidupan yang lebih baik,” pungkas Devie Barakati.(rul(
Tinggalkan Balasan