Sangihe, jurnal6.com
Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe melaksanakan upacara bendera dalam rangka memperingati Hari Lahir Pancasila Tahun 2026 yang dirangkaikan dengan apel kerja bersama bulan Juni 2026. Kegiatan tersebut berlangsung di Lapangan Gelora Santiago, Tahuna, Senin (1/6/2026).
Upacara dan apel bersama dipimpin langsung Bupati Kepulauan Sangihe, Michael Thungari, serta dihadiri, para Asisten, Pimpinan perangkat daerah, pejabat struktural, dan seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe.
Dalam kesempatan tersebut, Bupati Michael Thungari membacakan pidato Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Republik Indonesia pada peringatan Hari Lahir Pancasila Tahun 2026.
Dalam pidato tersebut ditegaskan bahwa peringatan Hari Lahir Pancasila bukan sekadar seremoni tahunan, melainkan momentum refleksi untuk memastikan nilai-nilai Pancasila tetap hidup dan menjadi pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
Tema peringatan tahun ini, “Pancasila Pemersatu Bangsa, Pondasi Perdamaian Dunia”, menegaskan bahwa Pancasila tidak hanya berperan menjaga persatuan dan keutuhan bangsa, tetapi juga menjadi landasan bagi terciptanya perdamaian dan keadilan di tengah berbagai tantangan global serta perkembangan teknologi yang berlangsung sangat cepat.
“Di tengah ketidakpastian global dan perkembangan teknologi yang pesat, Pancasila tetap menjadi bintang penuntun sekaligus jangkar moral bangsa,” kata Bupati Michael Thungari saat membacakan pidato Kepala BPIP RI.
Melalui semangat musyawarah, toleransi, dan kemanusiaan sebagaimana amanat Undang-Undang Dasar 1945, seluruh elemen bangsa diajak untuk terus membangun Indonesia yang religius, bersatu, dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dengan menjadikan Pancasila sebagai pedoman dalam setiap pengabdian kepada bangsa dan negara.
Bupati Michael Thungari menyampaikan sejumlah arahan penting dalam apel kerja bersama yang menjadi agenda rutin setiap awal bulan.
Pertama, ia menyampaikan apresiasi kepada seluruh perangkat daerah atas kontribusi dan kerja sama dalam penyusunan laporan keuangan daerah secara tertib, akuntabel, dan bertanggung jawab. Berkat sinergi seluruh jajaran, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2025 dari BPK RI Perwakilan Sulawesi Utara.
Menurutnya, capaian tersebut bukan hanya menjadi kebanggaan, tetapi juga harus menjadi motivasi untuk terus meningkatkan disiplin, kepatuhan, dan kualitas tata kelola keuangan daerah.
Meski demikian, Bupati mengingatkan bahwa keberhasilan meraih opini WTP harus diikuti dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
“Saya berharap pada tahun 2026 pemerintah daerah dapat terus meningkatkan capaian indikator kesejahteraan rakyat seperti tingkat pengangguran, angka kemiskinan, indeks pembangunan manusia, dan gini rasio. Perolehan opini WTP akan sia-sia apabila indikator kesejahteraan masyarakat belum tercapai,” tegasnya.
Kedua, memasuki pertengahan tahun anggaran 2026, seluruh pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) diminta mulai menyiapkan dokumen evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan. Evaluasi tersebut penting untuk mengukur capaian, mengidentifikasi berbagai kekurangan, serta memastikan setiap program memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
Ketiga, kepada Inspektorat Daerah, Bupati meminta agar lebih proaktif dalam melakukan pengawasan dan pembenahan terhadap pelaksanaan program maupun penggunaan anggaran. Penguatan tata kelola internal, penegasan tugas dan tanggung jawab setiap struktur kerja, serta optimalisasi fungsi pengawasan menjadi hal yang harus segera dilakukan.
Menurutnya, Inspektorat merupakan garda terdepan dalam memastikan administrasi penggunaan dan pertanggungjawaban anggaran pembangunan berjalan secara tertib, transparan, akuntabel, dan sesuai ketentuan yang berlaku.
Keempat, terkait persiapan pemilihan kepala kampung serentak di 118 kampung, Bupati meminta agar tidak terjadi kekosongan kepemimpinan selama masa transisi berakhirnya masa jabatan kepala kampung.
Ia menginstruksikan perangkat daerah dan instansi terkait untuk segera menyiapkan ASN yang memiliki kapasitas, kompetensi, dan integritas guna ditugaskan sebagai Penjabat Kapitalaung. Selain itu, pembinaan dan penguatan kapasitas dalam penyelenggaraan pemerintahan kampung juga harus dilakukan secara optimal.
Bupati menilai momentum tersebut merupakan kesempatan penting untuk melakukan pembenahan tata kelola dan administrasi pemerintahan kampung agar semakin tertib, profesional, dan akuntabel.
“Semangat ini sejalan dengan nilai-nilai Pancasila, yakni menghadirkan pemerintahan yang bertanggung jawab, berintegritas, dan berpihak pada kepentingan rakyat,” ujarnya.
Mengakhiri arahannya, Bupati Michael Thungari meminta agar mulai saat ini setiap pelaksanaan upacara maupun apel dilengkapi dengan daftar hadir khusus selain absensi digital yang sudah diterapkan. Ia juga meminta seluruh kepala perangkat daerah serta BKPSDM untuk melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap tingkat kehadiran ASN dalam setiap kegiatan kedinasan tersebut. (Ady)
