Sangihe, jurnal6.com
Penjabat (Pj) Bupati Kabupaten Kepulauan Sangihe, dr Rinny Tamuntuan, bersama Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Utara (Sulut), dr Fransiscus Andi Silangen SpB KBD dan Anggota Dewan, Arthur Kotabunan, mengunjungi Kementerian Sosial RI.
Kunjungan itu dilakukan untuk konsultasi dan koordinasi terkait usulan Pahlawan Nasional dari Daerah Kabupaten Kepulaua Sangihe. Pertemuan itu bertempat di Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial Kementerian Sosial (Kemensos) RI, Selasa (21/2/2023).
Pj Bupati Sangihe diterima oleh Direktur Pemberdayaan Kelompok Rentan, Dewi Suhartini. Dalam pertemuan tersebut Pj Bupati mengonsultasikan terkait Lumbung Pangan, Rehabilitasi Sosial dan Penerima PKH yang dibutuhkan oleh kecamatan terluar.
Selain itu Tamuntuan usulkan Bataha Santiago sebagai Pahlawan Nasional yang pada saat ini masi belum ditetapkan sebagai Pahlawan Nasional.
“Sudah ketiga kalinya diusulkan oleh Pemda Sangihe dan juga oleh Gubernur Sulawesi Utara. Rekomendasi pun sudah ada dan saat ini juga kami sudah menyelesaikan kelengkapan dokumen usulan pahlawan nasional. Oleh karena itu kami masi tetap mengusulkan Bataha Santiago sebagai Pahlawan Nasional dari Nusa Utara Kabupaten Kepulauan Sangihe. Semoga ibu Direktur bisa membantu memperjuangkan usulan Pahlawan Nasional dari Nusa Utara,” jelas Pj Bupati Rinny Tamuntuan.
Semantara itu, Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Utara (Sulut), Fransiscus Andi Silangen menambahkan, kebutuhan jaminan sosial yang sangat diperlukan, khsusunya masyarakat di kecamatan terluar sangatlah diharapkan perhatian oleh pemerintah pusat melalui Kemensos.
Dikatakannya, pengusulan Bataha Santiago sebagai Pahlawan Nasional bisa dibilang sangat luar biasa perjuangannya. Ini juga mempunyai nilai yang strategis dan nilai moral yang baik, mengingat Bataha Santiago adalah asli dari Kepulauan Sangihe.
“Perjuangan pengusulan Bataha Santiago sebagai pahlawan nasional dari Nusa Utara sangatlah berarti dengan nilai strategis dan moral yang baik terhadap masyarakat. Kami akan tetap mengusulkan Bataha Santiago sebagai pahlawan nasional dari Nusa Utara Kepulauan Sangihe. Sebab sampai sekarang belum ada pahlawan dari Nusa Utara. Ini bisa membuat bangga wawasan kebangsaan apabila terdapat pahlawan dari Nusa Utara, ini juga merupakan Dapil saya selaku DPRD Provinsi Sulut,” ungkap Silangen.
Sementara itu, Direktur Pemberdayaan Kelompok Rentan, Dewi Suhartini
Merespon baik usulan jaminan sosial usulan Pahlawan Nasional Nusa Utara oleh Pj Bupati Sangihe dan Ketua DPRD Provinsi Sulut.
“Walaupun Bataha Santiago belum ditetapkan sebagai Pahlawan Nasional, kami akan tetap membantu dalam proses kelengkapan dokumen agar Bataha Santiago bisa ditetapkan sebagai Pahlawan Nasional. Untuk jaminan sosial masyarakat kecamatan terluar, kemensos melalui ibu menteri pasti akan menindaklanjuti kebutuhan-kebutuhan apa saja yang diperlukan masyarakat,” janji Suhartini.
Usai pertemuan dengan Direktur pemberdayaan kelompok rentan, Pj Bupati Sangihe bersama Ketua DPRD Sulut dan Anggota DPRD Provinsi Sulut melanjutkan pertemuan dengan Ditjen Perlindungan dan Jaminan sosial Direktorat Jenderal Perlindungan dan jaminan Sosial Kemensos RI.
Bupati dr Rinny Tamuntuan menjelaskan, dalam waktu kurng lebih sebulan yang lalu, di awal dan akhir tahun, Kepulauan Sangihe mengalami bencana alam, seperti badai, Blbanjir, gelombang pasang dan tanah longsor.
Bencana yang terjadi di Kepulauan Sangihe ini membuat warga terdampak langsung, sehingga mereka membutuhkan bantuan dari pemerintah pusat.
“Dimohon kepada pemerintah pusat, terutama Bapak Dirjen Perlindungan dan Jamsos, bisa membantu dalam upaya perbaikan fase bencana yang dialami daerah Kepulauan Sangihe,” terang Tamuntuan.
Dirjen mengapresiasi usulan Bupati Sangihe, Rinny Tamuntuan.
“Hal-hal yang disampaikan oleh Penjabat Bupati Sangihe, akan kami usahakan dan ditindaklanjuti segera mungkin. Dimohon untuk penguatan proses percepatan usulan ini, segera dibuat agar bisa langsung di fasilitasi ke Menteri sosial RI untuk ditindak lanjuti,” tegas Dirjen.(Ady).
