Respon Pemerintahan Indonesia
Pernyataan mantan PM Malaysia, Mahatir Muhamad, langsung mendapat respon pemerinrah Indonesia.Kantor Staf Presiden (KSP) mempertanyakan kapasitas Mahathir dalam menyampaikan pernyataan kontroversial itu.
“Perlu dikonfirmasi apakah pernyataan Mahathir Mohamad merupakan posisi resmi pemerintah Malaysia? Kalau tidak, maka pernyataan tersebut hanyalah pandangan pribadi,” ujar Deputi V KSP Jaleswari Pramodhawardani dilansir detik.com, Selasa (21/6/2022).
Jaleswari menuturkan, mengenai penentuan kedaulatan atas suatu wilayah. Ada hukum internasional dan putusan pengadilan yang telah memberikan standar.
“Secara objektif, untuk menentukan pemegang kedaulatan atas suatu wilayah, hukum kebiasaan internasional maupun berbagai preseden putusan pengadilan internasional telah memberikan standar kendali efektif yang harus dipenuhi oleh suatu pemerintah terhadap suatu wilayah yang diklaim berada dalam kendalinya,” jelasnya.
Kementerian Luar Negeri RI, juga tak kalah merespon. Saat ini Kemenlu RI sedang mengecek pernyataan Mahatir Muhamad. Kemenlu RI tengah meminta informasi dari KBRI Kuala Lumpur.
“Sedang dimintakan informasi lebih lanjut ke KBRI di Kuala Lumpur,” sebut Jubir Kemenlu RI, Teuku Faizasyah, Selasa (21/6/2022).(csr)
