oleh

Walikota Andrei Angouw Geram, Banyak Kepala SKPD Harus Menuntaskan Temuan LHP-BPK 2020

MANADO,JURNAL6.COM- Wali Kota Manado Andrei Angouw menghadiri dan membuka kegiatan pemutakhiran data tindak lanjut hasil pemeriksaan semester I tahun 2021 dilingkungan Pemerintah Kota Manado di ruang Toar Lumimuut Rabu, (2/062021) yang dihadiri Sekretaris Daerah Mikler. C.S. Lakat SH,MH , Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Inspektur, Staf Ahli , para Pejabat Eselon II dan III yang diselenggarakan oleh Inspektorat dengan tetap menerapkan Protokol kesehatan.

“Salah satu aspek yang sangat mendasar dalam peningkatan kualitas pengawasan adalah “Corrective Action” atau tindak lanjut hasil pemeriksaan sebagaimana termaktub dalam peraturan pemerintah republik indonesia nomor 12 tahun 2017 tentang pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah,” ucap Walikota Andrei Angouw.

STA GINOSKO

Lebih jauh katanya itu juga berdasarkan pada juncto Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomo 8 tahun 2009 Tentang, Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 tahun 2007 Tentang Pedoman Tatacara Pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Kesadaran instansi Pemerintah akan pentingnya pengawasan dan pelaksanaan tindak lanjut akan bermuara pada terwujudnya pemerintahan yang semakin bersih, akuntabel dan berkemampuan dalam upayanya untuk mengangkat derajat dan kualitas hidup masyarakat yang kita layani.

“Saya tegaskan dan ingatkan, begitupun dengan tindak lanjut hasil pemeriksaan temuan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP), saya minta agar kepala perangkat daerah segera menuntaskannya, ini komitmen kita bersama dalam rangka mewujudkan Manado Maju dan Sejahtera antara lain dari keseriusan kita dalam menuntaskan temuan LHP.

“Tuntas tidak berarti bypass, karena proses juga berperan penting dalam perbaikan selain juga karena proses merupakan bagian dari perbaikan itu sendiri. Dan perlu saya ingatkan di sini, bahwa kepala perangkat daerah merupakan pejabat yang paling bertanggung jawab atas penyelesaian (TLHP) di masing- masing perangkat daerah,” pungkas mantan Ketua DPRD Provinsi Sulut ini dengan tegas.

Sementara itu dari data yang diperoleh, ada berbagai temuan yang harus dituntaskan oleh sejumlah Kepala SKPD dijaman rezim lama bahkan ada temuan yang belum diselesaikan sampai tahun 2021 ini. Bahkan informasi yang diperoleh rolling besar besaran akan dilakukan sekitar bulan November 2021. Dan ada beberapa Kepala SKPD akan dinonjobkan karena sudah bersikap apatis terhadap roda kepemimpinan AA-RS.

(ROGAM)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

News Feed