Jurnal6 – Anggota pansus pembahas ranperda covid 19 (C19) sekaligus wakil ketua Bampeperda DPRD Sulut Melky Jakhin Pangemanan (MJP) menilai sikap Fraksi Partai Golkar (FPG) yang mengambil sikap Walk Out dari rapat sinkronisasi ranperda covid 19 menandakan ketidak siapan FPG melahirkan produk hukum daerah
Menurut MJP dirinya sebagai salah satu pembahas telah menyampaikan poin-poin penjelasan terkait dengan prosedur penyusunan ranperda tersebut.
” Kan sudah melewati suatu proses hasil fasilitasi dari Kemendagri sudah melewati secara formal, begitu dalam rapat tadi diberi ruang bagi fraksi untuk menyampaikan pendapat.
Dalam rapat sinkronisasi sudah ada tiga Fraksi yang menyampaikan pendapat dan setuju untuk dilanjutkan ke pembicaraan tingkat dua pengambilan keputusan lewat rapat paripurna.” jelas politisi PSI ini.
Sedangkan menurut MJP yang belum memasukkan salah satunya Fraksi Partai Golkar.
” Seharusnya bagi saya mereka memasukan sehingga menjadi keputusan internal dari Fraksi Partai Golkar yang notabene mereka juga mengutus anggota fraksinya untuk masuk ke pansus. Saya kira ini tahapannya sudah dilalui dan mungkin itu ketidak puasan dari Fraksi Golkar, dan itu hal yang biasa dalam lembaga politik sehingga tidak ada hal substantif yang dibahas sehingga memerlukan energi luar biasa untuk kita berdebat, ” beber MJP.
Ditambahkannya selaku wakil rakyat dirinya tetap mempertahankan komitmen untuk melanjutkan ranperda tersebut sebagai komitmen untuk menghadirkan produk hukum daerah yang melindungi masyarakat ditengah covid 19.
” Sikap Partai Golkar seperti itu ya silahkan. Saya tidak akan pernah takut dengan itu, keluar berarti mereka tidak siap untuk bersama-sama melahirkan produk hukum daerah” pungkas MJP. (stem)
