MANADO,JURNAL6.COM- Sikap tegas dari Pemerintah kota (Pemkot) Manado untuk memasukan usulan peminjaman dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Rp 300 Miliar dalam KUA-PPAS RAPBD-P tahun 2020, terus mendapat penolakan dari sejumlah kalangan Anggota DPRD di Kota Manado.
Alhasil, para wakil rakyat yang juga penyambung lidah ini , terus bersikukuh menolak meneruskan pembahasan KUA-PPAS, sampai dana PEN, dikeluarkan dari usulan rancangan tersebut.
“Kami bukannya tidak mau membahas, pembahasan sudah dilakukan, tetapi dana PEN harus dikeluarkan jangan kaseh maso,” ucap dua Anggota DPRD Manado Hengky Kawalo SE dan Lily Walandha SE, MBA.
Menurut mereka ada beberapa alasan terkait penolakan tersebut, sebagaimana disampaikan kedua wakil rakyat yang terkenal vokal dan berani ini.
Pertama, saat notanya disampaikan Walikota Manado GS Vicky Lumentut hanya Rp120 miliar, namun ketika akan dibahas telah menjadi Rp 420 miliar. Dan
Kedua adalah, permohonan agar dana PEN dikeluarkan dari KUA-PPAS, sudah diterima dan diiyakan oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Manado Micler Lakat SH,MH sebagai ketua TAPD, namun kemudian telah berubah.
Ketiga, dana PEN tidak ada hubungannya dengan honor Tenaga Harian Lepas (THL), Kepala Lingkunga (Pala) dan para pemuka agama serta bantuan lanjut usia (Lansia)
Pasalnya, anggaran honor ini sudah dianggarkan setahun penuh, bukan sembilan bulan seperti yang dikatakan selama ini oleh Pemerintah Kota.
Keempat, Pemkot Manado lebih memilih menggeser anggaran honor THL, Pala, pemuka agama dan bantuan Lansia untuk penanggulangan Covid-19, sementara anggaran proyek-proyek fisik yang sudah ditenderkan namun belum dikerjakan tidak dibatalkan. Dan itu terbukti, adanya sejumlah proyek yang tetap dikerjakan padahal harus dibatalkan dan dialihkan untuk pencegahan dan penanggulangan Covid-19,
Kelima, dana PEN itu untuk pekerjaan fisik, bukannya untuk membayar honor THL, pala, pemuka agama dan bantuan untuk Lansia.
“Kalau sekarang semuanya tertunda (belum dicairkan, red) ini salah siapa? Jangan salahkan DPRD. Itu semua salah Pemkot,” pungkas kedua wakil rakyat yang berkantor digedung bundar Tikala
(Rogam)
