Dirjen Otda, Kemenpan-RB, KASN dan Bawaslu Sepakat Tak Ada Pelanggaran Penggantian 27 Kumtua di Minsel

0
287

Amurang, Jurnal6
Polemik dugaan pelanggaran saat pada penggantian 27 Hukum Tua (Kumtua) dan 3 pejabat eselon di Kabupaten Minahasa Selatan (Minsel), berakhir. Fakta itu terungkap setelah klarifikasi disampaikan Penjabat Sementara Bupati Minsel, Mecky Onibala di depan Mendagri melalui Dirjen Otda, Kemenpan-RB, KASN, Bawaslu RI dan KPU RI. Hasilnya, penggantian 27 Kumtua, 1 Camat, 1 Kepala Dinas dan 1 Sekretaris Dinas, tidak melanggar aturan.

Pernyataan ini disampaikan Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut), Femmy Suwuh dan Kepala Badan Kesbangpol Sulut, Steven Liow, usai mengikuti Video Converence di Kantor Gubernur, Kamis (15/10/2020) kemarin. Menurut Suwuh dan Liow, kebijakan Bupati Minsel yang sempat dipolemikkan itu, tidak melanggar aturan.

“Dari hasil rapat klarifikasi dengan Dirjen Otonomi Daerah, Kemenpan-RB, KASN, Bawaslu RI dan KPU RI, mereka sepakat bahwa kebijakan Bupati Minsel mengganti sejumlah penjabat Kumtua maupun pelaksana tugas pejabat eselon, tidak melanggar aturan. Sebab, kebijakan itu dilakukan untuk mengisi kekosongan” tandas Liow.

Diapun kembali menegaskan kepada seluruh aparat pada jajaran Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan, baik pejabat struktural sampai pemerintah desa dan keluruhan, untuk tidak membuat gerakan yang melanggar aturan.

“Pejabat struktural sampai pada pemerintah desa, harus patuh dan taat terhadap aturan sesuai tupoksi, serta menghormati tugas dan kewenangan Pjs Bupati selama menjalankan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan tugas sosial kemasyarakatan. Di manapun Pjs Bupati berkunjung, wajib hukumnya Hukum Tua dan Camat untuk dapat mendapingi tugas-tugas bupati di wilayahnya,” kata Liow mengingatkan.(rul)

Advertisement

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here