Sangihe, Jurnal6 — Sejak tahun 2013 hingga tahun 2020, Kabupaten Kepulauan Sangihe telah mengintervensi dan menangani rumah tidak layak huni (RTLH) sejumlah 5024 unit. Dengan total anggaran sebesar Rp 76 miliar lebih.
Hal ini diungkapkan Kepala Dinas Perumahan Pemukiman dan Pertanahan (Perkimtan) Daerah Kabupaten Sangihe, Mandiri Gaghana.
“Bantuan Stimulan Rumah Swadaya (BSRS) yang diberikan, baik lewat dana alokasi khusus (DAK) anggaran pendapatan belanja negara (APBN) maupun anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) Kabupaten Sangihe,” kata Mandiri.
Dijelaskannya, BSRS ini merupakan program nasional yang dilakukan pemerintah dalam rangka mempercepat pengentasan kemiskinan di bidang perumahan.
“BSRS dengan indikator RTLH yang sebagian besar dihuni masyarakat berpenghasilan rendah termasuk yang ada di Kabupaten Kepulauan
Sangihe,” jelasnya.
Sementara itu, Bupati Kepulauan Sangihe Jabes Ezar Gaghana SE ME mengatakan, terkait kebutuhan rumah di Kabupaten Sangihe, capaiannya sudah 60 persen dan masih ada 40 persen masyarakat yang masih membutuhkan rumah.
“Kami berharap kedepan pemerintah pusat akan mengalokasikan lagi bantuan yang nanti akan didorong oleh dana APBD Sangihe. Dan semua ini
akan terfasilitasi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di Kabupaten Kepulauan Sangihe,” pungkas Orang Nomor Satu di tanah Tampungang Lawo ini. (Ady)
