oleh

Kader Nasdem di DPRD Sulut Wajib Berpihak Pada Rakyat, FER : Kalau Ada Yang Main-Main Ibu Akan Rombak !

Manado Jurnal6 – Keberhasilan Partai Nasdem menempatkan 9 orang wakilnya di DPRD Sulut pada  Pemilu 17 April 2019  membuat  partai dibawah pimpinan Ketua Umum Surya Paloh ini secara otomatis berhasil membentuk satu fraksi utuh bahkan berhak menduduki salah satu kursi pimpinan dewan.

Hasil tersebut  sesuai target yang pernah disampaikan Komando Pemenangan Wilayah (Kompewil) Sulawesi Partai Nasdem Felly Estelita Runtuwene (FER) kepada wartawan pertengahan Maret 2019 lalu yang  bertekad mewujudkan 20 persen kursi di kabupaten/kota, serta 9 kursi DPRD Sulut.

Namun demikian Felly mengingatkan para kader Nasdem yang akanmemulai tugasnya sebagai wakil rakyat Sulut pada bulan Septembermendatang agar tidak main–main dan wajib berpihak pada kepentingan rakyat.

“Ibu akan buktikan kalau ada yang main – main yang pasti  ibu akan rombak. Ini kan susa payah untuk  kita bisa capai sampai bisa mendapatkan 9 kursi. “ tegasnya kepada wartawan Selasa (21/5-2019) di kantor DPRD Sulut.

Ditambahkannya, berkaca dari pengalamannya sebagai anggota DPRD Sulut jelang  akhir periode ini menjadi pelajaran yang yang luar biasa,  tetapi juga menjadi motivasi bagi dia untuk bekerja keras bersama seluruh kader mewujudkan target tersebut.

“ Apa yang ibu alami selama satu periode ini menjadi cemeti bagi ibu  dan hasilnya ini, ibu bisa hasilkan semuanya karena dengan tekad.  Tidak untuk siapa – siapa tapi untuk masyarakat Sulawesi Utara, “ tandasnya.

Dirinya  berharap para kader yang juga menjadi representasi rakyat Sulawesi Utara tidak mudah terbawah dengan iming-iming bujukan, rayuan dan lain sebagainya.

“ Saya berharap mereka betul – betul ada di tempat ini (gedung DPRD) memperjuangkan kepentingan rakyat Sulawesi Utara, bukan kepentingan diri sendiri ataupun lainnya, “ tukasnya.

Selain itu pengawasan internal kepada kader di DPRD Sulut akan terus dilakukan terutama dalam setiap pembahasan anggaran, khususnya  yang berkaitan dengan kepentingan rakyat.

“ Setiap bulan itu harus ada evaluasi,  tentunya ibu akan mengambil waktu apalagi untuk pembahasan APBD induk, APBD perubahan, karena itu penting sekali untuk masyarakat. Jangan lagi kayak pendidikan di Sulawesi Utara yang tadinya nomor sekian tapi sekarang sudah berada di bawah Papua ini nda boleh,  ada apa, ada yang salah disitu. Begitupun pembangunan,  pembangunan itu boleh tapi apakah mengena untuk rakyat atau tidak. Buat apa kita ada pembangunan a b c d tapi tidak berpihak pada rakyat itu sendiri, “ pungkasnya. (stem)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed