MANADO,JURNAL6.COM- Suasana berbeda tampak jelas di ruang Cerdas Command Center, Senin (04-05/11/2019) .
Jika kunjungan audiens biasanya ingin melihat kemajuan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) Pemerintahan, kali ini Tim Humas KPK, Tasia dan Ayu, melakukan wawancara dan rekaman untuk pembuatan profil keterbukaan informasi dan pengelolaan pengaduan serta pelayanan publik di C3. ‘Pada 11 September lalu, memang Tim Korsupgah KPK yang dipimpin Ibu Irawaty dan Ayu Nurdiani sempat berkunjung ke C3 dan menyatakan kekaguman mereka terhadap transparansi kebijakan pemerintahan Walikota GS Vicky Lumentut dan Wakil Walikota, Mor Dominus Bastiaan. Waktu itu Ibu Ira dan Ibu Ayu sempat mengemukakan agar keterbukaan di Manado dapat ditiru di daerah lain. Ternyata setelah melakukan liputan, sekaligus diselenggarakan Workshop Jurnalisme Warga Antikoruupsi selama 2 hari yang diikuti warga yang berminat mengembangkan kemampuan jurnalistiknya,’ ujar Kepala Dinas Kominfo Erwin Kontu SH
Sekitar 1 jam usai melakukan wawancara dan peliputan, para peserta workshop tiba dan diperkenalkan seluk beluk pengembangan TIK Pemerintahan di Cerdas Command Center. Dan seperti biasanya juga usai presentasi dilakukan diskus tentang Smart City.
“‘Kemarin itu sangat jauh dari ekspektasi kami. Anak-anak yang berkunjung ternyata sementara mengikuti Pendidikan Antikorupsi, dan mereka divisitasi langsung oleh Kehumasan KPK. Torang tentu bangga dan mengapresiasi karena Kota Manado semakin menunjukkan kapasitasnya sebagai barometer keterbukaan informasi publik,’ ujar Kepala Bidang Persandian, Noldy Kilapong yang turut mendampingi peserta workshop.
Kabid Noldypun mengakui cukup kelabakan menjawab pertanyaan tajam dan kritis dari para peserta, karena materi pendalamannya berkisar pada transparansi anggaran pemerintah dan upaya yang dilakukan dalam rangka pencegahan dan pemberantasan korupsi.
Pada hari kedua, para peserta ternyata melakukan wawancara mendalam secara terbuka. Fokus materinya adalah transparansi APBD. ‘Bidang Aplikasi Informatika dan Bidang Persandian selama ini fokus memfasilitasi upaya keterbukaan informasi publik serta menjamin keamanan data dan informasinya.
“Memang masih banyak yang belum tahu kalau sejak tahun 2012 atas instruksi Walikota GS Vicky Lumentut, sebenarnya APBD Kota Manado sudah diekspos berturut-turut selama tahun 2012-2014.” Hanya saja katanya penggantian nomenklatur Bapeda menjadi Bapelitbangda, menyebabkan transparansi anggaran dilakukan tahunan. Khusus tahun 2019 ini, publik bisa melihat dokumen lengkap APBD Kota Manado 2018 sebagai sebuah produk hukum. Akses publik terhadap APBD Kota Manado dapat dilakukan dengan membuka website Bapelitbangda pada fitur Transparansi APBD. Memang berdasarkan kategori informasi publik, Perda seperti APBD wajib diupload setelah berusia 6 bulan atau lebih.
“Ini tentu memberikan gambaran bahwa Walikota Manado GS Vicky Lumentut dan Wakil Walikota Mor Dominus Bastiaan, komit terhadap transparansi anggaran pemerintah ‘ ujar Noldy.
Dalam wawancara terbuka selama kurang lebih 60 menit di ruang C3, peserta mendapatkan gambaran utuh tentang upaya Pemkot Manado melakanakan pelayanan publik dan menjamin keterbukaan informasi sebagaimana amanat UU No. 14/2008 dan PP No.61/2010.
Dalam kesempatan itu, Kepala Bagian Pemberitaan dan Publikasi KPK Yuyuk Andriati Iskak menyampaikan bahwa KPK juga ingin melibatkan masyarakat dalam memproduksi konten informasi yang bernilai antikorupsi. “Agar masyarakat semakin kerap mendapatkan informasi antikorupsi.”
Untuk itu, lanjut Yuyuk, KPK membuka akses media publikasi yang dikelola Biro Humas agar bisa berpartisipasi dalam memproduksi konten-konten antikorupsi. “Kami punya banyak media yang kita kelola sendiri. Kami ingin masyarakat ikut berpartisipasi dalam melakukan pencegahan korupsi.”pungkasnya.
(ONAl GAMPU )
