oleh

Heboh Pejabat Pemkab Minsel Diduga Dipaksa Undur Diri Supaya Bisa Dirolling, Pemerintahan FDW Kembali Disorot

-Minsel-463 views

Amurang, Jurnal6.com

Kabar tidak mengenakkan kembali mencoreng pemerintahan Franky Donny Wongkar (FDW) di Kabupaten Minahasa Selatan (Minsel).

Belum habis kabar soal keenganan menggelar Pilhut serentak di 167 desa di Kabupaten Minsel, juga heboh pengadaan mobil dinas mewah, pemerintahan FDW kembali digoyang rumor soal pemaksaan pengunduran diri sejumlah pejabat eselon II.

Informasi berhasil dirangkum Jurnal6.com menyebutkan, sejumlah pejabat eselon II yang baru diganti, ternyata diduga karena dipaksa mengundurkan diri.

Masih dari informasi yang berhasil diperoleh, sebelum dilakukan penggantian, pejabat sebelumnya disodorkan surat pengunduran diri.

Mirisnya, draft surat tersebut sudah dibuat terlebih dahulu oleh orang lain dan pejabat yang menjadi sasaran penggantian “dipaksa” untuk menandatangani surat pengunduran diri.

“Informasinya mereka (para pejabat), dipaksa untuk menandatangani surat pengunduran diri,” ungkap sumber yang enggan namanya dipublikasi, Senin (10/10/2022).

Saat penyodoran “surat bunuh diri” itu, menurut informan, dinyatakan juga konsekiensi yang harus diterima jika tidak tanda tangan.

Sementara itu, sejumlah pejabat yang telah non-job karena korban dugaan pemaksaan pengunduran diri, ketika dikonfirmasi, enggan bersuara lebih.

“Yang penting kami telah menunjukkan loyalitas kepada pak Bupati selama dia memerintah. Kami tidak pernah membuat gerakan perlawanan. Itu saja yang bisa saya komentari,” kata salah seorang pejabat yang baru non-job.

“Cuma, kami tidak mau menunjukkan kekecewaan. Kami tetap enjoy menjalankan tugas sebagai ASN,” pungkas ASN itu.

Rumor ini beredar secepat kilat di tengah masyarakat. Sorotan tajam serta kecaman pun diarahkan ke pemerintahan FDW.

“Menurut saya, jika rumor ini benar, jika benar ya? aksi ini merupakan cara kejam menggunting karir seorang ASN yang adalah aparatur negara,” sembur Eben Sondakh.

‘Surat pengunduran paksa’ ini ternyata sudah menghantui para pejabat Minsel. Akibat “surat undur paksa” ini, banyak pejabat yang tak lagi nyaman dalam menjalankan tugas.(rul)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

News Feed