Jurnal6Manado – Masyarakat di wilayah perbatasan pulau Miangas maupun Kecamatan Nanusa Kabupaten Talaud diperhadapkan dengan situasi sulit akibat tidak adanya transportasi tetap yang melayani wilayah tersebut.
Hal ini menjadi perhatian serius Anggota DPRD Sulut Sherly Tjanggulung yang menyampaikan langsung permasalahan tersebut ke pihak Dinas Perhubungan Sulut.
” Disana tidak ada angkutan tetap, contohnya kami yang menjadi anggota Dewan waktu melaksanakan kegiatan reses maupun kunjungan kerja, Yang menjadi kendala disana soal transportasi laut bahkan tidak diatur soal berapa tarif standarnya.” ungkap legislator dari Dapil Nusa Utara ini saat gelar hearing komisi III bersama Dinas Perhubungan Sulut, Selasa (7/9/21).
” Saat melaksanakan reses mereka meminta perhatian pemerintah agar menyediakan transportasi laut khususnya Melonguane – Miangas begitu juga Melonguane – Nanusa PP, tukasnya.
Ia berharap pemerintah Provinsi khususnya Dinas Perhubungan dapat mengupayakan transportasi yang sangat dibutuhkan masyarakat disana paling tidak dibuatkan jadwal seminggu berapa kali atau sebulan berapa kali pelayaran.
” Karena belum ada pengusaha yang mau berinvestasi disitu, mohon dipikirkan bagaimana caranya untuk mengatasi keluhan warga disana apalagi mereka berada di daerah perbatasan bagaimana kalau kapal tidak masuk trus kehabisan makanan sembako itu bagaimana? kasihan mereka, bahkan kalau cuaca tidak baik mereka tidak bisa melaut, trus mereka mau makan apa.” tandas Politisi NasDem ini.
Menanggapi hal tersebut kepala Dinas Perhubungan Linda Watania mengakui memang wilayah tersebut belum ada pelayaran rutin maka belum ada penetapan tarif sesuai dengan SK Bupati.
“Karena penetapan tarif angkutan laut itu hanya bisa ditetapkan ketika ada pelayanan tetap dan teratur.Sementara yang dikepulauan itu rata -rata sifatnya carter. Karena sesuai ketentuan carter tidak diatur oleh aturan yang hanya berdasarkan aturan, ” terang Watania.
Namun demikian ia memastikan bila ada pelayaran tetap dan teratur maka itu akan ditetapkan SK oleh Bupati maupun Walikota.
” Karena kami pernah menyarankan ke pemerintah kabupaten/kota bahwa mereka harus mempersiapkan untuk pelayanan angkutan tetap dan teratur.” pungkasnya (stem)
