Amurang, Jurnal6
Belum digantinya beberapa pejabat eselon II, III dan IV yang sebelumnya menjadi “lawan” saat Pemilihan Bupati (Pilbup) Kabupaten Minahasa Selatan (Minsel), mulai mengganggu pemerintahan Franky Donny Wongkar dan Petra Yani Rembang (FDW-PYR).
Terbukti, layanan di beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemkab Minsel, melambat.
Disinyalir, ada oknum pejabat yang sengaja memperlambat layanan untuk menjatuhkan citra pemerintahan FDW PYR.
Ada beberapa SKPD yang kini jadi sorotan karena lambannya pelayanan.
Di Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Minsel, misalnya. Layanan di Setwan mulai dikeluhkan karena kelambanannya.
Buktinya, proses administrasi dan verifikasi berkas yang biasanya hanya memakan waktu sehari, kini berlarut hingga 3 pekan.
Diduga, ada oknum yang sengaja memperlambat layanan untuk merusak program perubahan yang diusung FDW-PYR
Tidak hanya itu, layanan di Bagian Organisasi dan Tatalaksana (Ortal) serta Bagian Hukum Pemkab Minsel, juga disorot.
Penyebabnya, peraturan Bupati (Perbup) tentang Perubahan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang ditangani dua SKPD ini, tak kunjung selesai.
Padahal, Perbup ini sudah mulai digulir sejak Januari 2021. Sudah berjalan 5 bulan, Perbup ini masih terkatung-katung.
Kepala Bagian Hukum Vecky Poli dan Kepala Bagian Ortal Jerry Sengkey di Sekretariat Pemkab Minsel, ketika dikonfirmasi mengaku, Perbup itu belum rampung.
“Belum selesai, tapi sudah dikirim ke Pemprov Sulut untuk dikonsultasikan. Mungkin dalam waktu dekat ini sudah selesai,” kata Poli dan Sengkey, akhir pekan lalu.
Di SKPD lain, juga banjir keluhan. Warga menyorot soal buruknya pelayanan sejumlah oknum ASN.
Beberapa pengamat menganggap, fenomena lambannya pelayanan di beberapa SKPD di Minsel adalah bentuk pembangkangan terhadap visi dan misi FDW-PYR.
“Sejak awal FDW-PYR menggaungkan jargon perubahan. Itu juga sudah tertuang dalam visi dan misi FDW-PYR. Jadi, kalau sekarang layanan tidak menjadi lebih baik dibanding dulu, saya menduga ini ada kesengajaan,” kata Jerry Lumenta, aktivis muda Minahasa Selatan.
Dikatakan Lumenta, jika FDW-PYR mau program perubahannya segera jalan, para pejabat dan staf dan bahkan THL yang berupaya menghambat programnya harus segera diganti.
“Jangan tunggu terlalu lama untuk diganti. Sikap dan mungkin kesengajaan mereka akan merusak citra pemerintahan FDW-PYR. Ini akan berpengaruh pada 2024 nanti,” tandas Lumenta.(csr)
