oleh

BPPW Sulut Optimalkan Pembangunan di Kepulauan Nusa Utara

Foto : Kepala BPPW Sulut Rus’an M. Nur Taib

Jurnal6 Manado – Direktorat Jenderal Cipta Karya melalui Balai Prasarana Pemukiman Wilayah ( BPPW) Sulut terus membangun sinergitas dengan Pemerintah Provinsi maupun kabupaten/kota dalam upaya pembangunan sejumlah sarana prasarana penting yang bersentuhan langsung sengan masyarakat.

STA GINOSKO

Khusus tiga wilayah kepulauan Nusa Utara (Sangihe,Talaud, Sitaro) program pembangunan untuk tahun anggaran 2021, pihak BPPW Sulut sementara melaksanakan program pembangunan berdasarkan usulan daerah.

Hal ini diungkapkan
Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) Sulawesi Utara Rus’an M. Nur Taib
usai Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama komisi III DPRD Sulut Senin, (7/6/21).

Dikatakannya tahun ini di Kabupaten Talaud pemangunan fasilitas pendidikan gedung sekolah sudah dalam tahap penanda tanganan kontrak, begitupun jaringan air minum sementara dilaksanakan.

” Kita optimalisasi jaringan dalam kota yang sudah lama sudah tua kita ganti, dan pekerjaannya sudah sementara jalan, ” terang Taib kepada wartawan.

Lanjutnya, program yang sama juga saat ini sementara dilaksanakan di Kabupaten Sangihe.

” Di tiga Kabupaten ini juga ada program pemberdayaan dari kami yaitu padat karya atau yang dikenal Pamsimas yang kami laksanakan di tiga daerah kepulauan yaitu Sangihe, Talaud dan Sitaro” terangnya.

Hal ini tambah Taib, untuk mendukung serta mewujudkan program akses 100 % air minum layak, 0 % kekumuhan, dan 100 % sanitasi layak di tahun 2032.

” Tahun ini juga ada proyek Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang kita laksanakan di Kabupaten Sitaro, “tandasnya.

Taib menegaskan tiga kabupaten kepulauan di Sulut ini menjadi salah satu prioritas dalam program pembanguna yang dilaksanakan BPPW Sulut.

Namun disisi lain ia mengingatkan pemerintah daerah dalam menyusun usulan program pembangunan di daerah harus benar – benar memperhatikan persyaratan berserta ketentuan yang berlaku, karena semua usulan pembangunan yang dikerjakan BPPW berdasarkan usulan dari kabupaten/kota
melalui Bappeda kemudian dimasukan melalui aplikasi Sistem Informasi Perencanaan Anggaran (SIPA) yang terkoneksi ke pusat.

“Setiap usulan program kegiatan semuanya dari kabupaten/ kota itu sendiri melalui Bappeda diinput melalui aplikasi SIPA yang terkoneksi ke pusat programnya seperti apa, mereka siapkan lahan. Kalau menyangkut air minum disiapkan perecanaannya nantinya diuji di Jakarta dan kalau sudah siap bisa diprogramkan, karena usulan program memang harus dari daerah, kami hanya melakukan verifikasi karena dia punya password sendiri dalam aplikasi tersebut.” jelasnya.

” Pada dasarnya kami siap menerima usulan untuk setiap program pembangunan di wilayah kepulauan maupun daerah lainnya dengan memenuhi persyaratan persyaratan yang telah diatur dalam ketentuannyang ada, ” kunci Taib. (stem)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

News Feed