oleh

Bawaslu Telusuri Dugaan Pelanggaran Penyaluran Bansos di Bunaken

MANADO,URNAL 6.COM.- Pemerintah kota Mamado mulai menyalurkan bantuan sosial (bansos) dana lanjut usia (lansia), Senin (09/11/2020).

Di mana di hari pertama, Pemkot menyalurkan dana lansia di sejumlah kecamatan, salah satunya di Kecamatan Bunaken Kepulauan. Walikota Manado GS Vicky Lumentut turun langsung menyalurkan dana lansia tersebut.

STA GINOSKO

Namun sayangnya, pasca penyaluran beredar foto di media sosial yang menampilkan seorang ibu penerima dana lansia memakai masker bertuliskan JPAR dalah satu Calon walikota di kegiatan pemerintah tersebut. Bahkan postingan foto di media sosial ini bertuliskan Pemerintah Kota Manado dengan logo Pemkot. Padahal aturan menegaskan kegiatan Pemerintah harus bebas dari atribut partai politik dan intervensi calon Kepala Daerah.

Adapun JPAR merupakan kependekan dari Julyeta Paulina Amelia Runtuwene, Calon Walikota Manado. JPAR juga merupakan istri dari Walikota GSVL yang sekaligus juga menjabat Ketua DPD Partai NasDem kota Manado.

Koordinator Divisi Pengawasan, Humas dan Hubungam Antar Lembaga Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Manado, Taufik Bilfaqih mengatakan, pihaknya sudah mendapatkan laporan tersebut dari Panitia Pengawas Pemilu (Panawaslu) Kecamatan Bunaken Kepulauan.

“Kami sudah dapat laporan itu. Bawaslu Manado memerintahkan Panwascam Bunaken Kepulauan lakukan penelusuran,” ujarnya.

Bilfaqih mengatakan, foto tersebut terkait penyaluran dana lansia di Kecamatan Bunaken Kepualauan, yakni di Manado Tua Satu dan Mando Tua Dua.

“Dipastikan akan diproses sesuai ketentuan yang berlaku,” tegasnya.

Menurut Bilfaqih, yang akan ditelusuri, siapa ibu itu yang memakai masker JPAR.

“Apakah mengetahui itu kegiatan kampanye atau apa?,” tanyanya.

Dikatakan Bilfaqih, pihaknya akan memproses pihak pemerintah setempat, baik kecamatan, kelurahan hingga kepala lingkungan.

“Proses dilanjutkan Panwascam untuk mengetahui terkait mengapa ada warga yang menggunakan atribut tersebut,” paparnya.

Bilfaqih mengatakan, setiap penyaluran bantuan sosial, masuk radar pengawasan Bawaslu Manado.

“Karena sedang berada di tahapan pilkada,” katanya.

Namun demikian, lanjut Bilfaqih, Bawaslu butuh warga juga untuk lakukan pengawasan partisipatif.

“Kami berharap warga ikut aktif mengawasi dan melaporkan kr Bawaslu Manado jika ditemukan ada dugaan pelanggaran,” pungkasnya

(team JM)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

News Feed