oleh

Legislator Jems Tuuk Minta Dishut Sulut Tindak Tegas Perambah Hutan

Jurnal6 Manado – Anggota komisi II DPRD Sulut mendorong Dinas kehutanan Sulut untuk terus meningkatkan pengawasan terhadap perambah hutan (illegal loging) yang selama ini menjadi biang kerok kerusakan hutan di wilayah Bolmong.

Hal ini dianggap penting mengingat beberapa waktu lalu wilayah Bolaang Mongondow Raya mengalami bencana banjir dan tanah longsor yang diduga diakibatkan maraknya perambahan hutan.

“ Harus tegas dan tangkap pelaku perusak hutan, ini tidak boleh dibiarkan.” tegas Tuuk Kamis dalam agenda RDP bersama Dinas Kehutanan Sulut Kamis (19/8/20).

Menurut legislator Dapil Bolmong Raya ini, persoalan kekurangan petugas di lapangan tidak menjadi alasan untuk tidak maksimal melakukan pengawasan.

“Penambahan THL untuk personil di lapangan kalau tidak maksimal sama saja bohong. Kalau perlu yang tidak maksimal kerjanya diganti saja, saya rasa masih banyak orang yang mau, “tandas politisi yang dikenal vokal ini.

Disisi lain dirinya mendorong Dinas kehutanan untuk membuat program penambahan anggaran guna memaksimalkan kinerja personil di lapangan khususnya pembangunan kantor  UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Unit I Bolaang Mongondow (Bolmong) dan Bolaang Mongondow Utara (Bolmut) yang selama ini masih berstatus ngontrak.

“ Kita perlu mendorong kinerja Dishut dengan penambahan anggaran apalagi UPTD ini masih sama-sama   berkantor di satu bangunan dengan harapan kerja mereka lebih maksimal.” ujar JT sapaan akrabnya.

Sementara itu Plt Kepala Dinas Kehutanan Sulut Rainer Dondokambey, S.Hut. yang baru pertama kali menghadiri RDP sejak dilantik mengaku mendapatkan manfaat yang lebih terutama masukan-masukan dari pimpinan dan anggota komisi II  menyangkut kehutanan.

“ Secara keseluruhan dalam agenda RDP ini kami memaparkan program dan diberi masukan terbaik khususnya untuk perlindungan hutan.” ujarnya.

Sementara terkait program Dinas Kehutanan yang dituangkan dalam rencana anggaran 2021 menurutnya difokuskan untuk pelayanan masyarakat terutama untuk meningkatkan pengawasan perlindungan hutan.

“ Kami juga mendapatkan support dari anggota dewan pak Jems Tuuk terkait penyampaian rencana anggaran 2021 melalui inisiatif sendiri dari beliau.Tentunya kami dari pemerintahan menerima apa yang disampaikan, karena pimpinan dan anggota komisi II juga memahami kehutanan menjadi  substansi yang harus di tambah anggarannya. Ini juga menyangkut kesejahteraaan masyarakat dari hulu ke hilir ketika kawasan hutan rusak pasti sampai di hilir akan terasa dampaknya, “pungkas Dondokambey. (stem)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

News Feed