London, Jurnal6 – Benny Wenda, pemimpin Serikat Gerakan Pembebasan untuk Papua Barat (ULMWP), kembali jadi sorotan. Pemberian Oxford Freedom of the City Award dari Dewan Kota Oxford, jadi pemicu. Pemerintah Indonesia pun bereaksi keras.
Penghargaan itu diberikan Dewan Kota Oxford, Inggris pada Rabu (17/7/2019). Walikota Oxford, Craig Simmons, mengatakan penghargaan itu “layak diberikan” dan Benny Wenda “begitu banyak berkontribusi baik lokal maupun di panggung internasional”.
Dikutip dari detik.com, saat menerima penghargaan tersebut, Benny Wenda, berujar: “Oxford adalah salah satu yang pertama mendengar tangisan rakyat Papua Barat untuk keadilan, hak asasi manusia, dan menentukan nasib sendiri.”
“Penghargaan ini menunjukkan warga Oxford mendengar dan merespons.”
Pada 2002, pemimpin Serikat Gerakan Pembebasan untuk Papua Barat (ULMWP) ini mendapat suaka politik di Inggris pada 2002 dan membuka kantor gerakan Papua merdeka di Oxford pada 2013.
Dikutip jiga dari merdeka.com, pemerintah Indonesia mengecam keras keputusan Dewan Kota Oxford yang telah memberikan penghargaan Oxford Freedom of the City Award kepada Benny Wenda pada tanggal 17 Juli 2019.
KBRI London menyatakan bahwa penghargaan tersebut diberikan kepada orang yang salah karena orang tersebut justru merupakan pelaku dan pendukung penggunaan kekerasan dalam mencapai tujuan politiknya.
“KBRI London mempertanyakan dasar pemberian penghargaan tersebut kepada yang bersangkutan sebagai ‘peaceful campaigner for democracy’ di tengah banyaknya bukti yang mengaitkan yang bersangkutan dengan berbagai kekerasan bersenjata yang terjadi di Papua,” tulis KBRI London melalui siaran pers, Kamis (18/7).
Lebih lanjut, KBRI London menyatakan bahwa pemberian penghargaan justru akan memberikan legitimasi Benny Wenda dan kelompoknya untuk terus meningkatkan tindakan kekerasan bersenjata terhadap warga sipil dan aparat pemerintah yang bertugas menjaga keberlangsungan pembangunan ekonomi, sosial dan budaya di Papua.
“Pemerintah Indonesia mencatat pernyataan tegas Pemerintah Inggris yang mendukung penuh kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dan bahwa pemberian penghargaan tersebut tidak mewakili posisi Pemerintah Inggris.”
“Pemerintah Indonesia menghargai sikap Inggris yang tetap menghormati kedaulatan dan integritas wilayah Republik Indonesia, dan pengakuan bahwa Papua adalah bagian yang tidak terpisahkan dari Indonesia. Posisi Indonesia terhadap gerakan separatisme akan tetap tegas. Indonesia tidak akan mundur satu senti pun untuk menegakkan NKRI.”
Pemberian penghargaan kepada orang yang memiliki catatan kriminal tersebut melalui gerakan separatis bersenjata menunjukkan ketidakpahaman Dewan Kota Oxford terhadap sepak terjang yang bersangkutan selama ini dan kemajuan pembangunan Provinsi Papua dan Papua Barat yang sebenarnya.
“Dengan tindakan itu, Dewan Kota Oxford kembali melukai perasaan rakyat Indonesia. Penghargaan kepada orang tersebut merupakan kelanjutan dukungan Dewan kepada gerakan Papua Merdeka setelah memberi izin pembukaan kantor Free West Papua Campaign di Oxford pada tahun 2013. Pemberian penghargaan kepada orang tersebut juga mengurangi kredibilitas kota Oxford sebagai salah satu pusat pendidikan terkemuka di dunia.”
KBRI London berpandangan bahwa pemberian penghargaan tersebut dapat menghambat upaya peningkatan kerja sama Indonesia Inggris, khususnya dengan Kota Oxford, terutama disaat kedua negara tengah merayakan 70 Tahun hubungan diplomatik.(jrl/mdk)
