Sangihe, jurnal6.com
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kepulauan Sangihe resmi menetapkan status darurat bencana selama 14 hari pascagempa bumi yang melanda wilayah tersebut. Status darurat bencana mulai berlaku sejak Selasa (9/6/2026) sebagai langkah percepatan penanganan dampak bencana, termasuk penyaluran bantuan logistik dan pemulihan infrastruktur.
Penetapan status darurat bencana tersebut diumumkan Bupati Kepulauan Sangihe, Michael Thungari, usai memimpin rapat koordinasi bersama unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), instansi vertikal, serta jajaran perangkat daerah di lingkungan Pemkab Sangihe.
Bupati Michael Thungari menjelaskan bahwa berdasarkan data sementara yang diterima pemerintah daerah, tercatat sekitar 445 rumah mengalami kerusakan dengan kategori rusak ringan, sedang, hingga berat. Namun demikian, seluruh data tersebut masih akan diverifikasi oleh tim kabupaten sebelum ditetapkan secara resmi.
“Terkait bencana ini, kita menetapkan status darurat bencana selama 14 hari ke depan. Saat ini data sementara menunjukkan sekitar 445 rumah mengalami kerusakan. Tim kabupaten akan turun langsung melakukan verifikasi untuk menentukan tingkat kerusakan, apakah termasuk rusak ringan, sedang, atau berat,” ujar Thungari.
Menurutnya, pemerintah daerah menerima seluruh laporan yang telah dihimpun pemerintah kampung dan kecamatan sebagai data awal. Selanjutnya, tim teknis akan melakukan pengecekan lapangan guna memastikan kondisi sebenarnya.
Selain itu, Bupati mengungkapkan bahwa pemerintah daerah akan segera bergerak menuju wilayah terdampak di pulau-pulau terluar, yakni Matutuang, Kawio, dan Marore di Kecamatan Marore pada Rabu (10/6/26) malam.
“Besok jam 10 malam kami akan bertolak ke Kecamatan Marore, tepatnya ke Matutuang, Kawio, dan Kampung Marore dengan membawa bantuan sembako. Personel juga akan melakukan pembersihan lokasi terdampak serta menyiapkan dapur umum sementara,” katanya.
Terkait kebutuhan anggaran penanganan bencana, Thungari menegaskan pemerintah daerah akan terlebih dahulu menghitung kebutuhan berdasarkan kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Jika kebutuhan melebihi kapasitas daerah, Pemkab Sangihe akan mengajukan bantuan kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara maupun pemerintah pusat.
“Kami akan menghitung seluruh kebutuhan dan menyesuaikannya dengan kemampuan APBD. Jika tidak mencukupi, tentu saya sebagai bupati akan meminta dukungan dan solusi dari Gubernur dan pemerintah pusat,” ujarnya.
Ia menambahkan, penetapan status darurat bencana menjadi langkah penting karena membuka akses bantuan dari pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat.
“Sampai saat ini belum ada bantuan yang masuk. Namun dengan ditetapkannya status darurat bencana, pintu bantuan dari pemerintah provinsi dan pemerintah pusat terbuka untuk membantu Kabupaten Kepulauan Sangihe,” jelasnya.
Mengenai kondisi masyarakat di wilayah pulau terluar, Bupati menyebut sebagian warga masih memilih bertahan di tenda-tenda darurat yang didirikan di lapangan kampung karena khawatir terhadap gempa susulan.
“Banyak warga yang masih berada di tenda pengungsian. Karena itu kami akan turun langsung melihat kondisi mereka dan memastikan kebutuhan dasar, terutama pasokan sembako, tetap tersedia,” ungkapnya.
Sementara itu, tim dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Inspektorat, serta Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) akan melakukan pendataan dan perhitungan kerugian untuk menentukan bentuk bantuan yang dapat segera diberikan kepada masyarakat terdampak.
Pemerintah Kabupaten Sangihe juga memastikan pasokan logistik bagi masyarakat terdampak dalam kondisi aman. Warga diminta tetap tenang mengingat status peringatan tsunami telah dicabut.
“Kami turut berduka atas musibah yang terjadi. Yang patut kita syukuri adalah tidak ada korban jiwa. Kami mengimbau masyarakat untuk tidak panik karena status tsunami sudah dicabut. Warga dapat kembali ke rumah masing-masing apabila kondisi memungkinkan. Namun jika masih merasa tidak aman, tetap berada di tenda pengungsian sambil menunggu bantuan dari pemerintah,” tutup Thungari. (Ady)
