Rakor Groundchecking DTSEN 2025, Bupati Thungari Tekankan Akurasi Data Dasar Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan

Sangihe384 Dilihat

Sangihe, jurnal6.com

Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe menegaskan komitmennya untuk memperkuat keakuratan data sosial ekonomi masyarakat melalui pelaksanaan Rapat Koordinasi (Rakor) Percepatan Perampungan Groundchecking Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) Tahun 2025.

Kegiatan strategis yang digelar oleh Dinas Sosial Daerah ini berlangsung di Ruang Rapat Kodim 1301 Sangihe, Rabu (15/10/2025).

Rakor yang dihadiri langsung oleh Bupati Kepulauan Sangihe Michael Thungari ini turut melibatkan narasumber dari Badan Pusat Statistik (BPS), BRI Cabang Tahuna, dan BPJS Kesehatan, serta diikuti seluruh pendamping sosial SDM PKH, pendamping Rehsos, dan TKSK se-Kabupaten Sangihe.

Kepala Dinas Sosial Daerah, Doktarius Pangandaheng, dalam laporannya menyampaikan bahwa kegiatan ini bertujuan menyinkronkan data dan langkah kerja lintas sektor, khususnya antara Pemerintah Daerah dengan BPS, BRI, dan BPJS Kesehatan.

“Sinkronisasi ini menjadi kunci dalam mendukung pemutakhiran Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), yang menjadi acuan penting dalam penetapan penerima bantuan sosial di Sangihe,” jelas Pangandaheng.

Ia menambahkan, DTSEN juga akan menjadi dasar pemerintah daerah dalam memastikan data kemiskinan benar-benar mencerminkan kondisi riil masyarakat di lapangan, sehingga kebijakan penanggulangan kemiskinan dapat lebih tepat sasaran.

Dalam sambutannya, Bupati Michael Thungari menegaskan bahwa groundchecking DTSEN bukan sekadar kegiatan administratif, melainkan langkah nyata untuk memastikan validitas data kemiskinan dan kemiskinan ekstrem di Kabupaten Kepulauan Sangihe.

“Data ini adalah cermin kondisi masyarakat. Karena itu, kegiatan ini harus dijalankan dengan sungguh-sungguh agar hasilnya benar-benar menggambarkan realitas di lapangan,” ujar Thungari.

Bupati mengungkapkan, berdasarkan evaluasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Provinsi Sulawesi Utara, angka kemiskinan di Sangihe tahun 2024 tercatat sebesar 10,84 persen atau sekitar 14.380 jiwa, sementara data P3KE menunjukkan angka 11,01 persen.
Adapun hasil verifikasi dan validasi (verivali) tahun 2024 mencatat kemiskinan ekstrem sebanyak 645 jiwa (0,45 persen), dengan penurunan 117 KK atau 163 jiwa setelah pemurnian data. Namun, pada tahun 2025 masih terdapat 55 KK yang teridentifikasi sebagai keluarga miskin ekstrem.

“Dari sisi proporsi, Sangihe masih berada di posisi tertinggi di Sulawesi Utara dalam tingkat kemiskinan. Karena itu, kegiatan groundchecking DTSEN harus menjadi momentum penting untuk memastikan data benar-benar valid,” tegasnya.

Bupati juga menyoroti masih adanya penyaluran bantuan sosial yang belum tepat sasaran serta belum optimalnya proses verivali di lapangan. Ia menekankan pentingnya pembaruan data secara berkelanjutan melalui monitoring, evaluasi, dan sinergitas lintas sektor antara Dinas Sosial, BPS, pemerintah kampung, perangkat daerah, serta lembaga penyalur seperti BRI dan BPJS Kesehatan.

“Data bukan sekadar angka di atas kertas, melainkan fondasi kebijakan publik. Dengan data yang akurat, kita dapat menentukan lokus intervensi yang tepat, memperkuat perencanaan lintas sektor, dan menghindari kesalahan penyaluran bantuan sosial,” ucapnya.

Untuk menekan angka kemiskinan ekstrem, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe terus mengoptimalkan langkah-langkah strategis, antara lain:

  • Pemaksimalan verivali penerima bantuan sosial,
  • Pemetaan faktor penyebab kemiskinan di tiap kecamatan,
  • Sinergi pendanaan antara APBD, APBDes, dan CSR perusahaan, serta
  • Penguatan program inovatif daerah “Gerakan Membara Mesuang” (Menanam Bersama Rakyat Mendukung Swasembada Ketahanan Pangan), yang terbukti membantu menekan beban pengeluaran masyarakat dan memperkuat ketahanan pangan lokal.

Menutup sambutannya, Bupati mengajak seluruh peserta untuk menjadikan groundchecking DTSEN sebagai momentum pembaruan data dan penguatan kerja sama lintas sektor dalam percepatan penurunan kemiskinan.

“Kita tidak hanya sedang menghimpun angka, tetapi sedang menegakkan keadilan sosial—memastikan bantuan negara benar-benar sampai kepada mereka yang paling membutuhkan,” pungkas Thungari.(Ady)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *