Sangihe, jurnal6.com
Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe menerima audiensi dari manajemen PT Tambang Mas Sangihe (PT TMS) pada Selasa (29/7/2025), yang berlangsung di Ruang Rapat Bupati. Audiensi tersebut dipimpin langsung oleh CEO PT TMS, Terry Filbert, bersama timnya, dan diterima oleh Bupati Kepulauan Sangihe, Michael Thungari, bersama jajaran pejabat terkait.
Turut hadir dalam pertemuan itu Asisten Pemerintahan dan Kesra, Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Staf Khusus Bupati Bidang Infrastruktur, Lingkungan, Pendapatan dan Investasi, Staf Khusus Bupati Bidang Politik dan Komunikasi Publik, Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Sekretaris Kesbangpol, serta Kepala Bagian Sumber Daya Alam.
Pihak PT TMS menyampaikan bahwa audiensi ini merupakan bagian dari upaya menjalin komunikasi langsung dengan Pemerintah Daerah, khususnya untuk memberikan informasi terbaru terkait proses pengurusan perizinan yang tengah dijalankan oleh perusahaan.
Menanggapi hal tersebut, Bupati Michael Thungari menegaskan bahwa Pemerintah Daerah tetap memegang teguh batas kewenangan yang dimiliki. Ia menyampaikan bahwa proses penerbitan izin pertambangan sepenuhnya berada di tangan Pemerintah Pusat.
“Kami ingin memperjelas bahwa kewenangan penerbitan izin bukan berada di tingkat Daerah, melainkan sepenuhnya menjadi ranah Pemerintah Pusat. Oleh karena itu, kami menyerahkan segala proses perizinan kepada pihak yang berwenang di pusat,” tegas Thungari.
Meski begitu, Bupati menekankan bahwa Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian dan perlindungan terhadap lingkungan serta keselamatan masyarakat.
“Jika pada akhirnya seluruh proses perizinan dipenuhi oleh pihak perusahaan, perhatian utama kami akan tertuju pada potensi dampak kerusakan lingkungan yang mungkin terjadi. Pemerintah tidak akan mengorbankan tanah Sangihe dan keselamatan masyarakat hanya demi keuntungan satu atau beberapa pihak saja,” ujar Thungari.
Ia juga menambahkan bahwa pemerintah terbuka terhadap segala bentuk investasi yang membawa kesejahteraan bagi masyarakat, selama dilakukan dalam kerangka hukum, etika, dan tanggung jawab lingkungan yang ketat.
Pertemuan tersebut mencerminkan sikap Pemerintah Kabupaten Sangihe yang konsisten menjaga keseimbangan antara kepentingan pembangunan dan keberlanjutan lingkungan, serta komitmen dalam melindungi hak-hak masyarakat dan kedaulatan atas tanah Sangihe. (Ady)
