Sangihe, jurnal6.com
Layanan kapal perintis yang tidak kunjung terjawab pasca doking salah satu kapal milik PT Pelni sabuk Nusantara, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kabupaten Sangihe mengagendakan Rapat Dengan Pendapat (RDP).
RDP yang menghadirkan sejumlah pimpinan instansi teknis dan pemerintah serta masyarakat kepulauan dari Kecamatan Marore dan sekitarnya sebagai komitmen DPRD untuk menjawab aspirasi dan keluhan masyarakat tentang layanan kapal.
Anggota DPRD Kabupaten Sangihe, Max Pangimangen SH yang bertindak sebagai pimpinan rapat usai RDP mengatakan, ini salah satu upaya mempresor usulan masyarakat yang dinilai sangat penting menyangkut hajat hidup orang banyak.
Dikatakannya, tidak ada layanan kapal perintis otomatis melumpuhkan perputaran ekonomi dan pasti berdampak terjadinya rawan pangan dan itu pun menjadi realitas saat ada masyarakat yang menyampaikan sudah sangat kekurangan dalam memenuhi pangan keluarga.
“Pembicaraan kami adalah menyangkut tidak beroperasinya kapal KM sabuk Nusantara 95 ke pulau-pulau sehingga diduga berdampak atas kerawanan pangan di daerah perbatasan. Namun hari ini kami menyimpulkan bahwa lembaga legislatif mendorong pemerintah daerah untuk melakukan langkah-langkah yang cermat dan lompatan-lompatan untuk melakukan mengantisipasi bagaimana rawan pangan ini bisa kita atasi bersama sebab saya pribadi menerima telepon dari kampung Kawaluso, bahwa stok makanan mereka sudah habis malah mereka tinggal makan pisang, dan ini persoalan makan ini bukan cuma persoalan daerah tetapi akan jadi perhatian dunia internasional,” jelas Pangimangen.
Ia menambahkan terkait permasalahan layanan transportasi laut akan menjadi atensi untuk disampaikan ke pemerintah pusat baik secara langsung atau viazoom bersama Kementerian berkompeten.
“Hal ini dinilai penting sebab masyarakat yang mendiami desa pulau terluar sangat bergantung pada layanan kapal sebagai alat transportasi dan supply kebutuhan,” ujarnya.
Sementara itu camat Kepulauan Marore, Marcos Sasiang kepada awak media mengatakan, sangat pemberi apresiasi atas diagendakannya RDP oleh DPRD Sangihe.
Menurutnya, masalah transportasi merupakan urat nadi perputaran perekonomian dan kelancaran pelaksanaan program pemerintah daerah hingga ke wilayah.
“Memberikan apresiasi kepada pihak DPRD Sangihe melalui komisi dua dimana pada hari ini dilaksanakan RDP tentang ketiadaan atau kekosongan jadwal kapal ke Kecamatan Kepulauan Marore,” kata Sasiang.
“Harapan saya tindaklanjut itu sangat penting, sebab tentunya dengan transportasi laut ini merupakan satu urat nadi bagi perekonomian yang ada perbatasan, dan bagi kami ada satu kepastian dimana Sabuk Nusantara yang melayani Kecamatan kepulauan Marore tentunya harus ada dan harus didatangkan pada saat ini, sebab dengan kekosongan yang hampir satu bulan ini membuat bagi kami tentunya hal-hal yang tidak terpenuhi contohnya tentunya kerawanan pangan,” sambungnya.
Menyikapi permasalahan transportasi laut kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan (UPP) Kelas ll Tahuna sudah memfasilitasi layanan kapal Kanon Mon yang dideviasi ke wilayah bagian utara Sangihe yang melayani sejumlah desa pulau mulai 11 Maret 2023.
Sementara pihak Pelni memastikan kapal Sabuk Nusantara yang selesai docking akan segera beroperasi melayani masyarakat di wilayah kepulauan mulai pekan depan. RDP yang juga mendapat atensi anggota DPRD Ferdy Panca Sinedu, Irene Gaghana, dan Hasbulah Lawendatu berjalan alot dan mendapatkan kesepakatan bersama.(Ady)
