Audiensi dengan Kepala Perpustakaan Nasional RI, Tamuntuan Minta Pembangunan Perpustakaan

Sangihe1,084 views

Sangihe, jurnal6.com

Penjabat (Pj) Bupati Kepulauan Sangihe dr. Rinny tamuntuan melakukan audiensi dengan Kepala Perpustakaan Nasional RI, Drs. Muhammad Syarif Bando, MM yang di dampingi oleh Deputi Bidang Pengembangan di Perpustakaan Nasiona RI, Jl. Medan Merdeka Selatan No.11, Jumat (17/6/2022).

Pj Bupati Kepulauan Sangihe terundang bersama-sama dengan beberapa Pejabat Tinggi lainnya yaitu; Bupati Morowali Utara, Bupati Lombok Barat, Penjabat Bupati Kepulauan Tanimbar. Provinsi Maluku, Ketua DPRD Batanghari dan Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Nias.

Pada kesempatan itu, Penjabat Bupati Rinny Tamuntuan didampingi Asissten Pemerintahan dan Kesra Johanis E.H. Pilat, Sos. MM, Kabag Pro-Kopi Hofni Katiandgho, SP dan beberapa orang
staf Pendukung.

Tamuntuan sangat mengapresiasi atas undangan serta bantuan yang telah diberikan oleh Pemerintah Pusat dalam hal ini Perpustakaan Nasional RI Ke Pemerintah Daerah beberapa waktu yang lalu melalui Proposal yang telah diajukan.

Tamuntuan juga menyampaikan Permohonan kepada Kepala Perpustakaan Nasiolal RI untuk dapat meninjau infrastuktur Perpustakaan di Sangihe yang sampai saat ini belum memiliki Gedung sendiri.

“Berharap agar Perpustakaan Nasional RI, dapat memberikan bantuan berupa pembangunan Gedung Baru beserta dengan Fasilitasnya kepada Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe, demi pengembangan Literasi Masyarakat di Garda Terdepan NKRI, daerah yang berbatasan langsung dengan Negara Tetangga yaitu Filiphina.
Hal ini tentunya juga menjadi selaras dengan Program dari Presiden RI Ir. Joko Widodo yaitu “Membangun dari Pinggiran”, kata Tamuntuan.

Kepala Perpustakaan Nasional RI, Drs. Muhammad Syarif Bando, MM mengatakan, Indonesia sampai dengan saat ini menjadi negara kedua dengan jumlah perpustakaan terbanyak di dunia setelah India. dengan jumlah Perpustakaan sebanyak 164.610 ribu, di bawah India yang mempunyai 323.605 perpustakaan.

“Pemerintah melalui Kemendagri bersama stakeholder terkait mendorong agar budaya literasi tidak bisa ditawar di setiap daerah”, ucapnya. (Ady)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *