MANADO, JURNAL6.COM – Jeritan serta desahan napas ASN Pemerintah Kota terkait belum dicairkanya dana TPP mulai ada titik terang.
Buktinya, saat Pansus LKPJ digulirkan selama 3 hari, yang dipimpin oleh Srikandi Jeane Laluyan, terkuak difakta pansus bahwa TPP akan segera dibayarkan oleh BPKAD selaku pengelolah kas keuangan daerah.
“Saya beri apresiasi kepada Pak Bart Assa, beliau adalah birokrat sejati yang sudah dikenal memiliki kualitas. Akan tetapi kami pertanyakan sampai saat ini TPP ASN Pemkot belum dibayarkan. Padahal sesuai arahan Walikota, TPP itu harus segera dicairkan,” ucap Kawalo.
Menurut salah satu Wakil Ketua KONI Sulut ini, seharusnya fenomena ini secepatnya dituntaskan oleh pihak BPKAD. Karena pernyataan Walikota itu harus secepatnya ditindaklanjuti.
” Ini perintah Walikota, yang harus dilaksanakan oleh BPKAD,” tegas Engkie sapaan akrabnya.
Sementara itu Kepala Badan Pengelolah Keuangan dan Aset Daerah ( BPKAD) Bart Assa Msc,PhD saat berada dalam lingkaran pansus LKPJ menguraikan secara sistematis pengelolaan keuangan yang ada di Pemkot Manado Tahun Anggaran 2021.
Menurut Bart saat ini kami mengelolah tiga program dan 14 kegiatan serta 82 sub kegiatan, dengan total anggaran sebesar Rp 74,3 miliar rupiah. Dan belanja dilakukan perobahan lewat APBD kini menjadi Rp 93,9 miliar.
Sehingga dari kegiatan itu ada yang tidak terselenggara karena recofusing tahun 2021 akibat Covid-19.
” Ada sebanyak 5 kegiatan dan terealisasi 77 kegiatan , capaian tujuan dan strategis meningkatkan konsolidasi dengan SKPD, optimalisasi keuangan daerah secara terpadu sehingga target cukup baik, 89,58 persen dari target 100 persen yg diharapkan,” ucap Assa.
Lelaki familiar inipun menjelaskan, sampai saat ini ada beberapa program pengelolaan keuangan daerah yang semuanya hampir seratus persen.
“Hanya tiga program, termasuk pengelolaan aset daerah sebesar 91,7 persen,” tuturnya.
Sementara itu Jeane Sumilat salah satu kader terbaik PDI-P pun bertanya, ingin mendapatkan garis besar analisis perencanaan dan pembeliaan pinjaman daerah target seratus persen realisasi hanya 20 persen, ada kendala apa atau progresnya seperti apa.
Tanpa aling- aling, Bartpun mengatakan bahwa proses pinjaman sudah sejak tahun 2019, realisasi anggaran baru dapat dilakukan awal tahun 2020 berupa pinjaman reguler dari PT SMI sebesar Rp 106 miliar dari usulan 200 miliar.
“Tahun 2021 pinjaman ke PEN 205 miliar tetap belum dapat dilaksanakan tahun 2021, karena banyak tahapan dan dokumen yang harus dilengkapi sehingga penyerapan baru 20 persen. Dan bunganya jalan sejak pertama kali dikucurkan oleh PT SMI selama lima tahun,” ujarnya.
Mantan Kepala Dinas Pariwisata dan Sekretaris Daerah Kota (Sekdakot) ini menjelaskan, bunga dan pokok dibayar sesuai jangka waktu pinjaman 8 tahun. Dan bulan depan kami sudah harus membayar bunga,” tegasnya.
Di sisi lain salah satu kader Partai Golkar Dolfie Angkouw, menanyakan bagaimana cara kami bisa mendapatkan informasi sistim pengelolaan keuangan dan aset daerah.
Hengkie Kawalopun berkoar untuk sekian kalinya bahwa selama tiga periode selalu bersinggungan dengan Bart Assa dan dia tahu persis kualitas sebab seorang birokrat murni.
Tetapi terkait program yang ironinya kesejahteraan sektor layanan SKPD dan ASN, TPP belum pernah masuk.
“Dan saya tidak tahu apakah ada kekeliruan sistim dan sebagai anggota dewan saya tahu Bart Assa orang tehknik karena ASN butuh TPP,” ujarnya.
Mona Kloerpun tak mau kalah srikandi asal partai Gerindra bertanya, untuk tahun 2021 penanganan Covid berapa besar, serta pengelolaan barang dan penatausahaan barang milik daerah seperti apa.
Sementara itu Bart Assa, memberikan apresiasi atas pertanyaan dari anggota dewan. Dan perlu diketahui sistim informasi keuangan daerah mengacuh Permendagri Nomor 17, sistim anggaran, keuangan dan akuntansi.
“Bahkan kami sudah melaksanakan sebesar seratus persen. Namun kami katakan sistim ini belum seratus persen apalagi kita mengunakan alogaritma SIPD yang
diback up oleh sistim, SIMDA integrasi keuangan yang sudah diupgrade,” katanya.
“Terkait TPP, didasarkan pula masukan dari masyarakat dan pencairan TPP tidak semudah kita pikirkan segala prosedur harus dilewat melalui usulan SKPD. khusus TPP banyak tahapan yang harus dilakukan, dasar Walikota surat Mendagri soal pencairan TPP dan pencairan harus berdasarkan surat Permendagri nomor 900 tahun 2020,” imbuh Assa sembari menambahkan khusus pembayaran TPP berdasarkan kelas jabatan didalamnya ada enam kriteria wajib hukumnya untuk kita laksanakan tahun 2022 dan surat persetujuan itu sudah keluar.
Jika SKPD cepat besok pasti cair, dan
kenapa terlambat karena kita tidak teliti bahwa pengucuran dana TPP harus melewati pergeseran anggaran.(Rogam)
