Sangihe, jurnal6.com
Badan Pengelola Perbatasan Daerah (BPPD) Kepulauan Sangihe tahun 2022 memiliki program prioritas. Salah satu di antaranya penyusunan rencana aksi pembangunan wilayah perbatasan.
Dalam pelaksanaan program dibagi 6 lokasi prioritas (Lokpri ) masing-masing kecamatan Tahuna, Tahuna Timur, Kendahe, Tabukan Utara, Nusa Tabukan dan Kecamatan kepulauan Marore.
Pelaksana Tugas (PLT) Kepala Badan Pengelola Perbatasan Daerah kepulauan Sangihe, Ferdinan Manumpil, saat dikonfirmasi mengatakan sesuai tugas pokok dan fungsi yang diemban badan pengelola perbatasan dalam pelaksanaannya bersifat koordinasi.
Pelaksanaan program dan kegiatan dilakukan melalui kerja bersama dengan perangkat daerah terkait termasuk lembaga atau institusi yang berkompeten.
“Sebagaimana tupoksi yang pertama adalah penyusunan rencana aksi untuk susunan rencana aksi untuk pembangunan anggaran tahun 2023 khususnya di Kecamatan lokasi prioritas, memang 15 kecamatan di Kabupaten Sangihe adalah wilayah perbatasan tapi untuk mendukung percepatan penanganan wilayah perbatasan maka itu dibagi dipusatkan ke enam lokpri yaitu Tahuna, Tahuna Timur, Tabukan Utara,Kendahe ,Nusa tabukan dan Kecamatan Marore,” ungkap Manumpil.
“Dan juga ada monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pembangunan di wilayah perbatasan dan rapat koordinasi dengan instansi terkait sehubungan dengan kawasan perbatasan,” sambungnya.
Meskipun kabupaten Sangihe sebagai daerah perbatasan yang memiliki 15 kecamatan, namun konsentrasi program dipusatkan di 6 kecamatan yang menjadi Lokpri terutama di kecamatan kepulauan marore rencana akan dibangun pos lintas batas negara teknis pelaksanaannya kerjasama institusi berkompeten yakni Imigrasi, TNI dan Kepolisian.
“Untuk wilayah perbatasan pos lintas batas negara, lintas batas negara itu ada dari karantina imigrasi dari TNI Angkatan laut Kepolisian TNI AD itu dalam lingkup untuk mengurusi Kawasan perbatasan,” ujarnya. (Ady)
