Amurang, Jurnal6
Pengelolaan dan administrasi keuangan Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan (Minsel), kembali mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Opini WTP ini disampaikan Ketua Badan Pengawas Keuangan (BPK) Republik Indonesia di depan Bupati dan Wakil Bupati Minsel, Senin (3/5/2021).
Menurut Bupati Minahasa Selatan, Franky Donny Wongkar (FDW), opini WTP yang disematkan BPK RI untuk pengelolaan keuangan Pemkab Minsel, sudah kali ke 5.
“Sudah lima kali berturut-turut Pemkab Minsel mendapatkan opini WTP,” aku Franky Wongkar.
Menurut Franky Wongkar, WTP ini diperoleh karena kerja keras semua Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di jajaran Pemkab Minsel.
“Ini adalah hasil kerja keras semua SKPD pada pengelolaan keuangan di Tahun 2020. Jadi, kerja keras ini akan kita tingkatkan lagi,” katanya.
Soal sejumlah temuan yang ada pada catatan BPK, FDW berjanji untuk segera menindaklanjutinya.
“Memang ada beberapa catatan temuan BPK di beberapa SKPD. Nah, itu harus kita tindaklanjuti dan diperbaiki,” tandasnya.
Dikatakan juga oleh FDW, opini WTP menjadi pelecut bagi dia dan seluruh jajaran Pemkab Minsel untuk melakukan peningkatan kinerja, baik disiplin, administrasi dan pengelolaan keuangan daerah.
“Opini WTP dari BPK ini kami persembahkan untuk semua elemen masyarakat Minsel. Sebab, peran masyarakat juga ada hingga Pemkab Minsel bisa dapat opini WTP,” paparnya.
“Harapan saya, ke depan Minsel akan lebih maju, berdaya saing dan hebat,” ujar FDW mengakhiri pembicaraan.
Turut hadir dalam acara penyerahan buku Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) di ruang pertemuan BPK di Jalan 17 Agustus, Manado, Sekretaris Daerah (Sekda) Minsel, Denny Kaawoan, Wakil Ketua DPRD Minsel, Stefanus Lumowa dan Kaban Keuangan Minsel, Melky Manus.(rul)
