MANADO,JURNAL6.COM– Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Manado Bidang Hukum dan Pemerintahan,Senin (22/02/2021) bertempat di ruangan Sidang Paripurnna melaksanakan hearing.
Pimpinan Ketua Komisi I Benny Parasan di dampingi Bobby Daud sekretaris Komisi dan anggota Komisi Franko Wangko melaksanakan hearing terkait penanganan banjir yang sering melanda kelurahan Malendeng Kecamatan Paal Dua Kota Manado.
Dalam hearing komisi I tersebut menghadirkan Kadis PUPR Kota Manado Roike Mamahit, Camat Paal Dua Glen Kowaas, Anwar Halidi S.Pi Lurah Malendeng, PTSP di wakili Kabid Muin Sumaila, Dinas Lingkungan Hidup Kota Manado, Balai Jalan XV di hadiri PPK KPIJ Martinus Bandoso, management PT BMA, management Greend hill, Pengelola Malendeng Residen, Management Rumah Sakit Sentra Medika yang di wakili wakil direktur dan Walhi Sulut di hadiri langsung oleh Theo Runtuwene sebagai direkturnya.
Keinginan masyarakat Kelurahan Malendeng di sampaikan langsung oleh Pak Tarigan sebagai salah satu perwakilan dalam hearing di DPRD Kota Manado.
Masyarakat hanya menginginkan agar DPRD Kota Manado dapat meneruskan ke pemerintah dan para pengembang yang menjadi sumber permasalahan banjir di Kelurahan Malendeng.
Adapun permintaan masyarakat berupa perbaikan drainase untuk di pindahkan ke daerah aliran sungai Tondano serta adanya bantuan langsung yang bisa membantu meribgankan beban dari masyarakat terdampak banjir dari management maupun pengelola pengembang perumahan.
Karena sampai saat ini masyarakat masih melakukan perbersihan rumah dan jalan yang tertimbun material tanah akibat katingan beberapa pengembang perumahan bahkan ketinggian tanag material sampai satu meter.
Bobby Daud dalam penegasannya mengharapkan agar para pengembang maupun managemen yang hadir untuk dapat merealisasikan permintaan masyarakat kelurahan Malendeng dalam waktu dekat ini dan nantinya akan di awasi oleh Komisi I DPRD Kota Manado.
Komisi I besok Selasa (23/02) akan turun lapangan (turlap) ke Kelurahan Malendeng serta mengunjungi beberapa pengelola pengembang perumahan untuk mengawasi tindak lanjut permintaan masyarakat. (Lipsus)
