Amurang, Jurnal6
Temuan Panitia Khusus (Pansus) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Minahasa Selatan (Minsel), tentang Laporan Keterangan Pertanggungan Jawab (LKPJ) Kepala Daerah, masih jadi pergunjingan hangat. Penggunaan anggaran di Bagian Umum dan Perlengkapan Sekretariat Daerah Kabupaten (Setdakab) Minsel, salah satunya. Diduga, penggunaan anggaran miliaran rupiah di bagian itu sarat mark up.
Pada temuan Pansus LKPJ, beberapa pengadaan yang dicurigai di antaranya, pembangunan pendopo di rumah dinas Bupati Minsel yang menghabiskan anggaran sekira Rp900 jutaan, pengadaan bedcover di kisaran Rp150 juta, pengadaan lampu hias yang mencapai Rp450 juta, pengadaan meja kecil seharga Rp80 juta, pengadaan videotron Rp800 juta, serta banyak lagi pengadaan furniture yang anggarannya cukup fantastis.
Pembangunan pendopo misalnya. Meski telah menghabiskan anggaran sekira Rp 900 jutaan, namun progres kerja saat diperiksa tim Pansus LKPJ sangat memprihatinkan.
“Kalau hasil kerja hanya seperti ini, dengan dana 100 juta rupiah saja sudah bisa seperti ini,” kata Franky Lelengboto, Ketua Pansus LKPJ, saat melakukan pemeriksaan pekerjaan pendopo, kala itu.
Pengadaan aneh lainnya terjadi pada pengadaan meja kecil tempat tandatangan. Saat terungkap dalam pembahasan LKPJ, harga meja itu Rp80 juta rupiah. Kemudian, saat tim pansus turun lapangan, berubah lagi informasi bahwa harga Rp80 juta untuk 2 buah meja.
Kendati sudah turun harganya, namun wujud dari meja tersebut tidak sebanding dengan harga. Meja kecil dengan panjang sekira 60-70 cm dan lebar sekira 40 cm itu, ditaksir paling mahal seharga Rp2,5 jutaan.
“Meskipun misalkan kayunya kayu jati, tapi kalau hanya sekecil ini, harga pasaran paling mahal 2,5 juta,” ungkap Verke Pomantow dan diaminkan Jaclyn Koloay.
Lampu hias di samping kiri dan kanan serta depan Kantor Bupati Minsel, harganya pun fantastis. Per set dibanderol Rp150 juta, dikalikan 3 set, dana yang dikeluarkan mencapai Rp450 juta.
“Masakan lampu segini 150 juta rupiah? Apa ini tidak terlalu mahal,” tanya Stefanus Lumowa, Wakil Ketua DPRD Minsel.
‘Pasukan’ antirasuah Minsel angkat suara. Menurut Ketua LSM GMPK Minsel, John Senduk, aparat hukum harus segera turun tangan memeriksa proyek pengadaan temuan Pansus LKPJ.
“Seharusnya aparat hukum, entah Polisi, Kejaksaan ataupun KPK, sudah turun tangan. Sebab, ini temuan lembaga resmi negara, yakni Pansus LKPJ DPRD Minsel. Datanya sudah ada, tunggu apa lagi,” ketus Senduk.
Dikatakannya juga, bukan tidak mungkin masih ada lagi proyek siluman yang tersembunyi dan belum terungkap.
“Nah, sudah menjadi tanggung jawab aparat penegak hukum untuk mengungkapnya. Ini uang negara yang juga adalah uang rakyat, jadi harus diusut tuntas,” kata Senduk.(jrl6)
