Amurang, Jurnal6
Pembahasan Panitia Khusus (Pansus) Laporan Keterangan Pertanggungan Jawab (LKPJ) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Minahasa Selatan (Minsel), Rabu (20/5/2020), alot. Itu dipicu jawaban Kepala Dinas Pariwisata (Dispar) Franky Toar yang dinilai tidak memuaskan. Sejumlah proyek miliaran rupiah pun jadi sasaran.
Dalam pembahasan itu ditemukan sejumlah proyek yang “mencurigakan”. Proyek itu di antaranya Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata dengan anggaran Rp.3.636.200.000 dan Program Pelaksanaan Promosi Pariwisata anggaran Rp.2.504.200.000.
Masih di dalam proyek Dispar, ditemukan ada anggaran sewa nara sumber yang besarnya mencapai Rp1.493.800.000. Angka ini dinilai fantastis oleh anggota Pansus LKPJ, Verke Pomantow.
“Dalam rapat evaluasi LKPJ kami temukan ada penggunaan anggaran Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata dengan anggaran Rp.3.636.200.000. Ada juga Program Pelaksanaan Promosi Pariwisata anggaran Rp.2.504.200.000. Nilai anggaran ini sangat besar. Tapi, ketika ditanyakan penggunaannya, kepala Dinas Pariwiaata tidak bisa memberikan penjelasan,” sembur Pomantow, anggota Pansus dari Fraksi PDIP.
Pomantow pun mencecar Toar dengan pertanyaan lain terkait proyek miliaran rupiah di Dispar Minsel. Salah satunya soal anggaran sewa jasa narasumber yang nilainya mencapai Rp1.493.800.000, serta penganggaran pembangunan sejumlah bangunan.
Dari pertanyaan tersebut, tak ada satupun yang mendapatlan jawaban memuaskan dari Kadis Pariwisata, Franky Toar. Dia beralasan, Kepala Bidang yang menangani ptoyek tersebut tidak bisa hadir.
Karena tidak menguasai data, Toar memohon penjadwalan ulang oleh Pansus, dan diterima Ketua Pansus LKPJ, Franky Lelengboto.
“Ternyata, dalam kegiatan festival-festival, ketika dicerca pertanyaan, dari Dinas mengakui bahwa ada temuan BPK dan Dinas mendapat TGR,” ungkap Pomantow.
Evaluasi Pansus LKPJ itu ikut dihadiri anggota DPRD, Jaclyn Koloay, Meyvi Karuh, Jones Kaseger, Andries Rumondor, Robby Sangkoy dan Wakil Ketua DPRD Stefanus Lumowa.(rul mantik)
