Ajakan Tolak Bantuan Pemprov Dinilai Ptovokatif, Sondakh: Mestinya Bersyukur Ada Perhatian dari Gubernur

Sangihe280 views

Sangihe, Jurnal6
Wakil Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sangihe, Ferdy Sondakh menyayangkan sikap dari pejabat di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Sangihe. Pejabat ini disinyalir telah membuat pernyataan tidak logis yang disampaikan kepada seluruh Kapitalaung melalui chat di WhatsApp Group Internal PMD dan 145 Kapitalaung. Isi chat itu yakni mengajak semua Kapitalaung menolak bantuan dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Utara.

Dikutip dalam tulisan yang diduga disampaikan Kadis PMD kepada seluruh Kapitalaung berbunyi: “Buat seluruh Kapitalaung: Ada info bahwa Dinas Sosial Provinsi/oknum ASN dari Pemprov telah membagikan langsung bantuan ke beberapa desa dan menurut penilaian ini sangat bernuansa politis, karena itu demi menjaga keselamatan masyarakat Sangihe thd penyebaran Covid-19 dari oknum-oknum yang hanya memikirkan kepentingan mereka karena jika mereka datang langsung dari Manado berarti mereka bisa menjadi “carrier” atau pembawa/penyebar wajahnya Covid-19. Untuk itu selaku Kepala Dinas saya mengharapkan seluruh Kapitalaung untuk tidak menerima/menolak bantuan tersebut karena sekali lagi jika wabah Covid-19 sudah menyebar di Kabupaten Sangihe maka sia-sialah seluruh upaya yang kita lakukan tanpa memperhitungkan tenaga dan daya, termasuk Dana APBKam yang sengaja digeser utk menangkal penyebaran wabah Covid-19, sedangkan mereka datang tidak memperhitungkan dan menaati semua yangg sudah kita kerjakan, keberhasilan usaha kita bersama tergantung pada upaya seluruh Kapitalaung dan masyarakat untuk bertindak menangkal wabah ini, jika kita lengah sesaat saja makasia-sialah seluruh upaya yg sdh dan sementara dilakukan.”

Sontak, ajakan penolakan bantuan dari Pemprov Sulut ini memicu protes rakyat dan wakil rakyat. 

“Jadi, terus terang saya sangat kecewa dengan sikap yang ditunjukan oleh pejabat seperti Kadis PMD Sangihe. Masa di saat seperti ini, masih saja mempolemikan bantuan dari pemerintah Provinsi kepada masyarakat di Sangihe? Harusnya bersyukur, bahwa pak Gubernur dan jajarannya sangat peduli dengan warga kita yang ada di Sangihe,” tegas Sondakh.

Dikatakan Sekretaris DPC PDIP ini, mastinya Kadis PMD sebelum menyampaikan himbauan ini, harus bijak dalam menyusun kata dan kalimat agar tidak menjadi polemik seperti ini.

“Apalagi ada kalimat yang menyebutkan bahwa yang datang ke Sangihe akan memberikan bantuan mereka itu sebagai pembawa atau penyebar wajah Covid-19. Jadi ini saya kira harus ada langkah dari pejabat tinggi di daerah dalam hal ini Bupati untuk menegur pejabat tersebut, karena jangan sampai imbasnya bagi Pemkab Sangihe dan masyarakat,” tegas Sondakh.

Sementara, Kepala Dinas PMD, Jefry Gaghana SH ketika dikonfirmasi enggan untuk berkomentar. Namun dirinya tak menapik akan hal itu, hanya saja itu hanya internal antara dirinya (Kadis) dan Kapitalaung yang tidak harus dipublikasikan.

Wakil Ketua Barisan Laskar Santiago Indonesia, Ridy Maniku menyatakan harusnya Kadis PMD tidak mempermasalahkan bantuan dari Pemprov karena sudah melewati prosedur.

“Bantuan dibawa ke Sangihe sudah sesuai protap Covid-19, karena timdari Dinsos Provinsi yang datang sesuai surat tugas pimpinan dan sudah melakukan tes kesehatan dan ada surat keterangan kesehatan, bantuan yang dibawah pun sudah melalui proses sterilisasi dan karantina barang selama 14 hari sebelum dibawa ke Sangihe. Dan tim Dinsosda Provinsi hanya bertugas membawa barang dari Manado ke Tahuna dan mempersiapkan administrasi serta SPJ lainnya. Untuk penyaluran ke lokasi dilakukan oleh pejabat dan staf UPT Dinas Provinsi yang ada di Tahuna bukan tim dari Manado,” tukas Maniku sembari menegaskan masalah ini tidak menutup kemungkinan akan sampai ke aparat penegak hukum karena sudah ada kalimat provokasi. (Ady)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *