Amurang, Jurnal6
Penggunaan Dana Desa (Dandes) untuk Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) di Minahasa Selatan (Minsel), disorot. Disinyalir, program pemerintah untuk pemberdayaan masyarakat desa itu hanya dijadikan ‘tambang’ uang. Buktinya, keuangan Bumdes di sejumlah desa hanya di atas kertas.
“Menjadi pertanyaan sekarang bagaimana dengan pertanggungjawabannya. Apakah pada saat pemeriksaan baik dari PMD maupun inspektorat tutup mata. Sebab soal tidak berjalannya Bumdes sudah menjadi rahasia umum. Informasinya malah sudah ada yang dilaporkan,” tutur tokoh muda Minsel Meyvo Rumengan.
Dia juga menyebutkan agar pelaporan Bumdes dapat kembali diaudit atau diperiksa kembali. Jangan sampai Bumdes yang tiap tahun dianggarkan kemudian hanya terserap bagi kepentingan Kumtua atau pihak lain, bukannya mendorong pertumbuhan ekonomi di desa. Menurutnya juga Bumdes selama ini dikelola oleh orang yang tidak memiliki kapabilitas, karena lebih banyak diberikan pada keluarga.
“Anggaran yang diberikan oleh pemerintah pusat untuk Dandes sangat besar. Dengan harapan dapat mendongkrak perekonomian di desa. Termasuk dengan pembiayaan Bumdes. Tapi nyatakanya tidak demikian, banyak Bumdes tidak berjalan setelah mendapat ‘suntikan’ modal ratusan juta. Anehnya tidak ada pertanggungjawaban dan selalu lolos,” tukasnya.
Dia juga mengkritik pelatihan-pelatihan yang membuang-buang anggaran sebab tidak memberikan dampak signifikan pada pengelolaan Bumdes. “Ini juga perlu dimintakan pertanggungjawabannya. Sebab tidak efektif sedangkan dana yang dikeluarkan juga besar. Saat ini tidak boleh ada anggaran yang tidak memberikan kontribusi,” pungkasnya.(rul mantik)
