Jurnal6 Manado – Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi III DPRD Sulut dengan Dinas Perhubungan, Selasa (3/11-2019) diwarnai sorotan tajam terkait kinerja Linda Watania selaku kepala dinas yang dianggap tidak mampu melaksanakan program kegiatan yang menjadi kewenangan maupun tugas pokok dan fungsi
Anggota Komisi III DPRD Provinsi Sulawesi Utara Fraksi PDI Perjuangan Toni Supit bahkan dengan tegas menyampikan bahwa Linda Watania selaku Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Provinsi Sulawesi Utara tidak cocok menduduki jabatan tersebut karena dianggap terlalu memandang simpel terkait besaran anggaran di internal dinas dibandingkan untuk pemanfaatan langsung pada fasilitas keselamatan lalu lintas
“Saya tidak pernah bilang bahwa anggaran internal itu tidak cocok atau tidak baik, tetapi saya bilang perlu ada skala prioritas dan perlu dibagi secara proporsional, saya melihat anggaran internal lebih besar daripada anggaran rambu-rambu, marka jalan dan lain-lain yang mana itu sangat berhubungan dengan keselamatan berlalu-lintas,” tandas TonSu sapaan akrabnya.
“Saya menganggap bahwa Ibu tidak cocok untuk menjabat Kepala Dinas di Dinas Perhubungan Provinsi. Ibu kadis terlalu memandang simpel/gampang terkait dengan penganggaran internal dinas yang begitu besar dibandingkan anggaran fasilitas-fasilitas sangat terkait dengan keselamatan angkutan berkendara baik darat, laut dan lain-lain,” tegas mantan Bupati Sitaro dua periode ini.
Ditambahkannya, Kepala Dinas Perhubungan Provinsi tidak bisa menetapkan Skala Prioritas dan membagi anggaran secara proporsional. Dalam anggaran yang di tata, anggaran internal jauh lebih besar dari pada anggaran untuk rambu-rambu lalu lintas, marga jalan dan lain-lain dimana itu sangat berhubungan dengan keselamatan berlalu-lintas.
Tony Supit juga meminta agar kiranya jembatan timbang bisa di aktifkan kembali setidaknya bisa dikoordinasi yang baik dengan pemerintah pusat karena jembatan timbang adalah salah satu urat nadi dari keselamatan berlalu lintas.
“Saya berharap jembatan timbang bisa di koordinasikan ke pemerintah pusat karena Jembatan Timbang adalah salah satu urat nadi dari keselamatan berlalu lintas, untuk uji emisi itu tidak mahal, koordinasikan dan mintakan ke pemerintah pusat pasti di bisa kasih, jangan malah berlindung pada undang-undang kekewengan pemerintah pusat dan daerah,” harapnya.
Menanggapi kritikan ini, Linda Wantania berjanji akan memaksimalkan pengadaan fasilitas yang dimaksudkan pada tahun 2020
“Masukan yang sangat strategis sekali untuk dinas kami, dan kami akan mengupayakan itu tahun depan, sebisanya kami berjuang untuk pemerintah pusat, siapa tahu ada alokasi anggaran untuk hal-hal yang telah disampaikan oleh pak Toni yang saya hormati,” ucap Watania.*(stem)
