AKD DPRD Minsel Terkatung-katung, Perindo ‘Serang’ Fraksi Golkar dan Nasdem

Minsel122 views

Amurang, Jurnal6
Pembentukan Alat Kelengkapan Dewan (AKD) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Minahasa Selatan (Minsel), tak kunjung dilaksanakan. Dugaan ‘boikot’ koalisi Fraksi Golkar dan Nasdem, dituding jadi pemantik. Koalisi Fraksi PDIP, Demokrat dan Primanas pun meradang.

Pengurus partai politik pun angkat suara. Salah satunya pimpinan DPC Partai Perindo Minsel, Meyvo Rumengan. Kepada sejumlah wartawan, Rumengan menuding bahwa Fraksi Golkar dan Nasdem sengaja memboikot Rapat Paripurna Pembentukan AKD yang dijadwalkan sejak awal pekan lalu.

Berikut realese yang ditulis Rumengan:

“Saya akan menjelaskan kronologi yang terjadi di DPRD Minsel kenapa sampai Fraksi Golkar dan Fraksi Nasdem 2 kali melanggar kesepakatan musyawarah mufakat lewat rapat pimpinan dewan dan pimpinan fraksi.
1. Hari Selasa, 15 Oktober 2019, selesai Rapat Paripurna Pelantikan Pimpinan Dewan, dilanjutkan oleh rapat pimpinan dewan dan pimpinan fraksi. Dan keputusan bahwa melaksanakan rapat paripurna pembentukan Alat Kelengkapan Dewan (AKD) Hari Rabu, 16 Oktober 2019 Jam 11.30 WITA.
Sebelum melaksanakan  rapat paripurna semua fraksi harus mengumpulkan usulan nama untuk masuk dalan AKD. Ternyata ada 3 fraksi yang belum memasukkan usulan nama, yaitu Fraksi Golkar, Nasdem dan PDIP.
Hari rabu pagi semua anggota termasuk ibu Ketua Dewan sekaligus Ketua Fraksi Golkar sudah tanda tangan daftar hadir. Dan menurut daftar sudah kuorum untuk dilaksanakan rapat paripurna. Semua itu ada di risalah Sekertariat Dewan.

Pada akhirnya, Fraksi Golkar dan Nasdem keluar kantor dan tidak tau kemana dan ada apa. Terus, Sekertariat DPRD tidak mengeluarkan surat resmi pembatalan atau penundaan Rapat Paripurna pada Hari Rabu tersebut. Oleh sebab itu, Fraksi PDIP, Demokrat dan PERINDO PAN (Primanas) menunggu di kantor Dewan sampai Pukul 22.45 WITA dan ada yangg dari Fraksi PDIP  menunggu sampai Pukul 23.30 WITA di Kantor Dewan.

2. Hari Jamis, 17 Oktober 2019, melakukan rapat pimpinan dewan dan pimpinan fraksi. Sssuai kesepakatan musyawarah mufakat bahwa, akan diadakan kembali Rapat Paripurna Pembentukan Alat Kelengkapan Dewan pada Gari Humat, 18 Oktober 2019, Pukul 14.00 sampai Pukul 17.30 WITA.
Kenapa Pukul 14.00 WITA? Karena mengingat dan menghormati acara Hari Ulang Tahun (HUT) Pria Kaum Bapa (PKB) Pukul 09.00. Dan pak Paulman Runtuwene akan melaksanakan Sabbat mulai Pukul 18.00 WITA. 
Dalam rapat pimpinan dewan dan pimpinan fraksi diputuskan bagi siapa yang belum memasukkan usulan nama AKD, maka malam itu juga harus dimasukkan usulan nama. Fraksi PDIP pun langsung memasukkannya.

Pada akhirnya, untuk yang ke-2 kali, Fraksi Golkar dan Nasdem melanggar kesepakatan musyawarah mufakat lewat rapat pimpinan dewan dan pimpinan fraksi. Dan itu sudah melecehkan Ibu Ketua DPRD Minsel sebagai pimpinan dewan dan sebagai Ketua Fraksi Golkar, juga terlebih melecehkan keputusan musyawarah mufakat lewat Palu yang diketuk.
Mereka janji akan dimasukkan Hari Jumat sebelum Rapat Paripurna pembentukan AKD, karena Fraksi Nasdem dan Fraksi Golkar menjelaskan akan koordinasi dengan pimpinan partai dulu, jadi minta waktu sampai Hari Jumat sebelum Rapat Paripurna Pembentukan AKD Pukul 14.00 WITA dilaksanakan. Padahal, Hari Selasa, 15 Oktober 2019, sudah dibagikan draft usulan nama oleh Sekertariat Dewan kepada semua fraksi. Jadi kalau alasan masih koordinasi dengan pimpinan partai ‘so nda maso akal’ dan itu kurang alasan untuk memboikot Rapat Paripurna Pembentukan AKD. Karena Ketua Partai Golkar sudah ada Hari Rabu, dan menurut Ketua Fraksi Golkar bahwa Ketua Partai Golkar dalam hal ini ibu Tetty (Christiany Eugenia Paruntu) sudah tanda tangan usulan nama yang akan dimasukkan ke Sekertariat Dewan.
Sayangnya, sampai dengan Pukul 14.00 WITA, Fraksi Golkar dan Fraksi Nasdem belum juga memasukkan usulan nama. Dan lebih gila lagi Sekertariat Dewan tidak mengeluarkan undangan Rapat Paripurna Pembentukan AKD yang resmi kemarin (Jumat). Padahal sudah diperintahkan oleh Ketua DPRD Minsel, ibu Jenny Johana Tumbuan kepada Sekertaris Dewan. 
Semua ini sudah tercatat oleh risalah Sekertariat DPRD Minsel dan ada Rekamannya.
Jadi bagi masyarakat menilai siapa yg menghalangi Rapat Paripurna Pembentukan Alat Kelengkapan Dewan?Padahal AKD sangat penting terutama Membahas APBD itu untuk kepentingan masyarakat minsel. Kalau AKD tidak ada berarti tidak boleh membahas APBD.
Dan perlu masyarakat tahu bahwa Fraksi Primanas menginginkan Rapat Paripurna cepat dilaksanakan karna ini kepentingan masyarakat Minsel yang kita cintai”.

Usai menulis realese, Perindo berharap, Fraksi Golkar dan Nasdem tak lagi mangkir jika Rapat Paripurna dilaksanakan pada Senin (21/10/2019) hari ini. “Kami sangat berharap, paling lambat Hari Senin, Rapat Paripurna Pembentukan AKD sudah dilaksanakan,” tandasnya.

Tudingan boikot yang mengarah kepada Fraksi Golkar dan Nasdem, dibantah oleh personil Fraksi Golkar, Robby Sangkoy. Menurut Sangkoy, Perindo harus baca Tata Tertib Dewan soal pembentukan AKD. “Bilang Perindo, baca baik-baik dulu Itu Tatib Dewan tentang Pembentukan AKD baru Ngomong,” semburnya.

Sesuai Tatib DPRD tentang Pembentukan AKD, kata Sangkoy, Rapat Paripurna Pembentukan AKD baru bisa dilaksanakan apabila semua Fraksi di DPRD sudah memasukkan usulan AKD. “Sedangkan, yang memasukkan usulan AKD sampai Hari Rabu, baru dua fraksi, yaitu Fraksi Primanas dan Demokrat. Sementara Fraksi PDIP, Golkar dan Nasden belum memasukkan usulan AKD-nya,” tandas Sangkoy.

“Terus jenapa hanya Fraksi Golkar yang dipojokkan. Fraksi PDIP baru memasukkan usulan AKD pada Hari Kamis Jam 24.00,” imbuhnya.

Soal rencana jadwal Paripurna AKD hari Jumat, kata dia, diputuskan pada Kamis malam dalam Rapat Konsultasi. “Tapi dari 5 Fraksi yang memaksakan dilaksanakan Paripurna Hari Jumat yaitu F-PDIP, Demokrat dan Gabungan termasuk Perindo. Sementara Golkar dan Nasdem meminta tunda pada Hari Senin, karena ada Acara Gerejawi yaitu HUT PKB GMIM, dimana ada berapa personil anggota DPRD ada yang menjabat Penatua PKB dan Team Kerja,” terang Sangkoy.

Disamping itu, tambah Sangkoy, Pada Jumat pekan lalu, Wakil Ketua DPRD, Paul Runtuwene, harus buka Sabat pada Pukul 18.00 WITA. “Jadi, Golkar sangat toleransi dengan acara gerejawi,” pungkas Sangkoy.

Kabar terakhir diperoleh, koalisi Fraksi PDIP, Demokrat dan Primanas, semakin kuat. Diperkirakan, koalisi tiga fraksi ini akan menyapu bersih pimpinan AKD Minsel. Hal itu akan berubah jika salah satu fraksi mengkhianati komitmen.

Disinyalir, kuatnya koalisi 3 fraksi ini yang membuat keder Fraksi Golkar dan Nasdem.(rul Mantik)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *