Oleh:
Prof. Dr. Ir. Rene Charles Kepel, DEA
Pendahuluan
Saat ini pembangunan di suatu kawasan dengan segala aktivitasnya akan menyebabkan perkembangan wilayah yang menimbulkan berbagai dampak. Selain menyebabkan pertumbuhan perekonomian yang mengakibatkan terciptanya lapangan kerja baru, perkembangan wilayah dapat menimbulkan penurunan kualitas lingkungan.
Perubahan yang terjadi di wilayah pesisir tidak hanya disebabkan oleh alam tetapi kondisi tersebut sebagian besar dipengaruhi oleh aktifitas manusia disekitarnya. Satu hal yang lebih memprihatinkan adalah kegiatan pembangunan yang terjadi di daerah pesisir belum sesuai dengan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan (sustainable development).
Wilayah pesisir merupakan wilayah pintu gerbang bagi berbagai aktivitas pembangunan manusia dan sekaligus menjadi pintu gerbang dari berbagai dampak dari aktivitas tersebut. Dengan kata lain wilayah pesisir merupakan wilayah yang pertama kali dan paling banyak menerima tekanan dibandingkan dengan wilayah lain.
Tekanan tersebut muncul dari aktivitas pembangunan seperti pembangunan permukiman dan aktivitas perdagangan karena wilayah pesisir paling rentan terhadap perubahan baik secara alami ataupun fisik sehingga terjadi penurunan kualitas lingkungan, salah satunya adalah ekosistem mangrove.
Kegiatan manusia yang memanfaatkan sumber daya alam dan pesatnya aktifitas pembangunan di daerah pesisir diduga menjadi faktor penyebab terjadinya kerusakan ekosistem hutan mangrove.
Namun inti dari degradasi hutan mangrove adalah pada manusia beserta perilakunya, dalam hal ini adalah masyarakat yang berada di sekitarnya. Persepsi dan partisipasi merupakan unsur perilaku manusia yang akan mempengaruhi bagaimana seorang manusia bertindak.
Guna menjamin fungsi dari ekosistem mangrove berjalan dengan baik bagi lingkungan secara keseluruhan di wilayah pesisir, maka sangat diperlukan suatu strategi kebijakan pengelolaan ekosistem mangrove yang efektif berdasarkan prinsip-prinsip pengelolaan lingkungan secara berkelanjutan, yaitu pengelolaan yang dilakukan secara terpadu (integral) dan menyeluruh (holistik) dari aspek-aspek lingkungan terkait mencakup aspek ekologi, ekonomi dan sosial.
Perumusan dari strategi kebijakan itu sendiri memerlukan sejumlah data dan informasi yang memadai agar menghasilkan arahan kebijakan pengelolaan ekosistem mangrove yang jelas. Dalam konteks sosial budaya masyarakat, maka dilakukan studi komperhensif mengenai aspek sosial budaya masyarakat yang berada di sekitar hutan mangrove. Komponen sosial budaya yang dicari meliputi persepsi dan partisipasi masyarakat. Sehingga diharapkan nantinya akan memberi masukan dalam menyusun strategi pengelolaan hutan mangrove berkelanjutan.
Konsep Pembangunan Berkelanjutan
Pembangunan berkelanjutan (sustainable development) adalah pembangunan untuk memenuhi kebutuhan hidup saat ini tanpa merusak atau menurunkan kemampuan generasi mendatang untuk mernenuhi kebutuhan hidupnya. Pembangunan berkelanjutan merupakan visi dunia internasional sudah saatnya juga merupakan visi nasional.
Visi pembangunan berkelanjutan tidak melarang aktivitas pembangunan ekonomi, tetapi menganjurkannya dengan persyaratan bahwa laju (tingkat) kegiatan pembangunan tidak melampaui daya dukung (carrying capacity) lingkungan alam. Dengan demikian, generasi mendatang tetap memiliki aset sumberdaya alam dan jasa-jasa lingkungan (environmental services) yang sama atau kalau dapat lebih baik dari pada generasi yang hidup sekarang.
Konsep pengelolaan lain yang berbasis Sosial-Ekosistem menggambarkan bahwa pada dasarnya pendekatan ini mengintegrasikan antara pemahaman ekologi dan nilai-nilai sosial ekonomi. Dalam hal ini, tujuan pengelolaan berbasis ekosistem adalah memelihara, menjaga kelestarian dan integitas ekosistem sehingga pada saat yang sama mampu menjamin keberlanjutan suplai sumberdaya untuk kepentingan sosial ekonomi manusia.
